Ketua Kadin Anindya Bakrie Ungkap Komitmen Indonesia untuk Mendorong Hilirisasi di Singapura

Rabu, 18 September 2024 – 15:58 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya N. Bakrie mengungkapkan komitmen Indonesia dalam mendorong hilirisasi. Di masa pemerintahan Prabowo nanti, Anindya menjelaskan bahwa Indonesia berkeinginan untuk meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian yang lebih besar dari sebelumnya.

Pemerintahan yang baru juga ingin meningkatkan PDB per kapita untuk semua lapisan masyarakat.

Anindya menegaskan, sebagai perusahaan rintisan yang sudah berusia 82 tahun, Bakrie Group dan jutaan perusahaan lainnya di Tanah Air sangat antusias menyambut pemerintahan Prabowo Subianto.

“Kami menantikan pemerintahan Pak Prabowo, karena salah satu fokusnya adalah hilirisasi (sumber daya) mineral-mineral penting,” ujarnya dalam wawancara khusus dengan stasiun televisi CNBC di Singapura, Rabu, 18 September 2024.

Anindya juga yakin Indonesia dapat mengakselerasi hilirisasi nikel pada proyek-proyek nikel yang ada di Tanah Air. Meskipun demikian, dia menekankan perlunya langkah cerdas yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan Timur dan Barat dalam sektor tersebut sekaligus melihat perkembangan konstelasi geopolitik global saat ini.

“Saya pikir itu sangat mungkin, tetapi kita perlu melakukannya dengan cerdas. Karena saya pikir untuk dapat menyeimbangkan antara Timur dan Barat selalu menjadi strategi geopolitik Indonesia,” kata Anindya.

Dia menegaskan, secara konstitusional Indonesia harus netral, non-blok, dan sebagainya. Namun secara ekonomi, menurutnya, Indonesia memiliki potensi untuk juga mengekspor mineral penting yang sedang diproses dan nilai tambah yang dilakukan di Indonesia ke pihak Barat.

“Jadi misalnya, dalam grup kami (Bakrie Group), sekitar satu setengah tahun yang lalu kami meluncurkan konsorsium yang disebut Konsorsium Nol Bersih Indonesia, dengan banyak perusahaan di Barat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, ide dari peluncuran Konsorsium Nol Bersih Indonesia itu adalah untuk memastikan bahwa dunia dapat melihat rantai pasok yang aman, terjamin, dan berkelanjutan dari Indonesia. Namun untuk melakukan hal itu, Anindya menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan tiga hal.

“Pertama, tentu saja, modal. Yang kedua, teknologi, yang terkadang mungkin tidak tersedia di satu bagian dunia. Namun yang ketiga adalah pengaturan perdagangan bebas yang lebih baik,” kata Anindya.

Ketika ditanya apakah menurutnya pemerintahan Prabowo akan mampu mencapai kesepakatan perdagangan bebas dengan Amerika Serikat, Anindya pun mengaku optimistis bahwa hal itu akan bisa tercapai.

Menurutnya, kapasitas Prabowo sangat memungkinkan untuk terwujudnya hal tersebut, melalui peluang secara geopolitik untuk menunjukkan Indonesia sebagai pemimpin negara-negara di belahan bumi selatan dan pemimpin Asia Tenggara, sekaligus sebagai faktor penyeimbang antara Timur dan Barat yang sedang dibutuhkan dunia saat ini.

“Dan melihat rekam jejaknya Pak Prabowo dalam membangun diplomasi di masa lalu, termasuk sebagai Menteri Pertahanan, saya rasa kita tidak bisa berkata apa-apa selain optimis tentang apa yang bisa dia lakukan,” ujarnya.