Menteri Erick dan Menhub Budi Menerangkan Wacana Subsidi Tiket KRL yang Tergantung pada Nomor Induk Kependudukan

Selasa, 3 September 2024 – 00:42 WIB

Jakarta, VIVA – Wacana pemberian subsidi untuk KRL berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi perbincangan hangat di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Hal itu muncul berdasarkan data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama. Dalam dokumen tersebut disebutkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi layanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan yang dilakukan termasuk mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa belum ada rapat terbatas (ratas) terkait dengan wacana pemberian subsidi berbasis NIK untuk tiket kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek.

“Kami belum, belum. Kan biasanya ada ratasnya, dan biasanya kami mengikutinya,” ujar Erick di Jakarta, Senin, 2 September 2024.

Erick mengatakan bahwa ia belum mengetahui detail dari wacana kebijakan subsidi KRL berbasis NIK. Dari pihak PT KAI (Persero) juga belum memberikan laporan terkait hal tersebut. “Saya tidak tahu, saya belum mengetahui,” kata Erick.

Erick menyampaikan bahwa BUMN bukanlah Kementerian yang mengambil kebijakan terkait subsidi berbasis NIK, meskipun KAI berada di bawah BUMN. Penentuan kebijakan tersebut dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kementerian BUMN, lanjut Erick, akan melaksanakan tugas tersebut yang diyakini akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Jika memang ada kebijakan seperti itu, saya rasa harus duduk bersama, dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil Pemerintah. Karena kami merupakan bagian dari pemerintah,” ucapnya.

Erick berharap agar ada transparansi antara kementerian jika kebijakan subsidi KRL berbasis NIK akhirnya disetujui.

“Kita berharap ada transparansi yang disepakati oleh Kementerian yang mengambil kebijakan dan Menteri Keuangan dan kami (Kementerian BUMN),” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa wacana pemberian subsidi berbasis NIK untuk tiket kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana. “Itu belum, masih wacana,” kata Budi Karya beberapa waktu lalu.

Budi mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi dapat digunakan oleh orang yang memang berhak mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

“Kita sedang melakukan studi tentang bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu dapat digunakan oleh orang yang memang berhak untuk menerimanya, bahwa nanti jika ada (berbasis) NIK, itu masih wacana, masih studi,” katanya. (Ant)