Oleh: Ghina Hafiya Sulaeman / Mahasiswi Magang Ilmu Politik UI
Dalam dunia olahraga di Indonesia, penyelesaian persengketaan menjadi aspek krusial yang harus diatur dengan jelas dan tegas.
Mengingat kurang dari 51 hari diselenggarakannya PON XXI Aceh-Sumut 2024, persiapan untuk menjamin kelancaran dan keadilan dalam kompetisi semakin diperhatikan.
Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam penyelesaian persengketaan olahraga adalah Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, BAORI memiliki tugas pokok untuk menyelesaikan persengketaan di bidang keolahragaan.
“Peran BAORI memang menyelesaikan persengketaan,” tegas Plt Ketua BAORI, Dr. Adi Sujatno, SH.,M.H.
Selain BAORI, Dewan Hakim juga memainkan peran signifikan, terutama dalam perhelatan PON. Dalam setiap cabang olahraga (cabor), terdapat hakim dan wasit yang bertugas selama pertandingan.
Namun, jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat cabor, masalah tersebut dapat dibawa ke Dewan Hakim PON, sesuai dengan ketentuan dalam buku panduan teknis (technical handbook).
“Dewan Hakim PON putusannya bersifat final dan mengikat,” jelas Ketua Dewan Hakim PON XXI Aceh-Sumut 2024, Dr. Widodo Sigit Pudjianto, S.H.,M.H.
Kehadiran Dewan Hakim sangat penting untuk menjamin bahwa kualitas PON XXI Aceh-Sumut 2024 benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
“Kehadiran Dewan hakim sangat penting karena untuk menjamin bahwa PON ini kualitasnya memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, supaya kepercayaan yang selama ini sudah baik oleh masyarakat kepada pemerintah melalui penyelenggaraan PON ini bisa di camkan,” sambungnya.
Dengan adanya BAORI dan Dewan Hakim, Widodo Sigit Pudjianto dan Adi Sujatno berharap setiap persengketaan di bidang keolahragaan dapat diselesaikan dengan adil dan transparan, sehingga integritas dan kualitas PON XXI Aceh-Sumut 2024 dapat terus terjaga.
