Selasa, 5 Maret 2024 – 16:48 WIB
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, guna membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia-Kamboja. Hal itu merupakan upaya dalam menyambut perayaan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 2024 ini.
Baca Juga :
Jokowi Hadiri KTT Khusus ASEAN-Australia di Melbourne
Jokowi berharap, kedua negara bisa memperkuat kerja sama di berbagai sektor bilateral, sambil menekankan pentingnya implementasi kesepakatan ASEAN berupa Lima Poin Konsensus (5PC) dan penyelesaian krisis Myanmar.
“Kita sadari ASEAN masih memiliki pekerjaan rumah untuk implementasi kesepakatan ASEAN dan menyelesaikan krisis Myanmar. Indonesia akan terus mendukung Kepemimpinan Laos tahun ini, terutama dalam implementasi 5PC,” kata Jokowi dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden pada Selasa, 5 Maret 2024.
Baca Juga :
DPR Setuju Badan Legislasi Bahas RUU DKJ
Jokowi pun menggarisbawahi tiga hal utama dalam pertemuan bilateral tersebut. Pertama, peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur, baik di sektor udara maupun laut.
“BUMN Indonesia siap berkontribusi dan menjadi mitra utama, pada sektor perkeretaapian dan infrastruktur,” ujarnya.
Baca Juga :
Prabowo Optimistis Transisi Pemerintahan Jokowi ke Pemerintahan Baru Lancar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu PM Kamboja Hun Manet
- Biro Pers Media Istana Kepresidenan
Hal kedua mengenai isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Jokowi mengapresiasi dukungan pemerintah Kamboja dalam penanganan WNI yang menjadi korban, dan menekankan perlunya meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan TPPO antara negara asal dan negara tujuan. Serta, implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023.
“MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023 perlu segera diimplementasikan, terutama pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas kepolisian kedua negara,” kata Jokowi.
Terakhir, kedua pemimpin membahas kerja sama di bidang ketahanan pangan, termasuk impor beras dari Kamboja. Jokowi juga mendorong penyelesaian pembaruan MoU Kerja Sama Perdagangan Beras, dan MoU Pembentukan Mekanisme Imbal Dagang untuk sepakati harga dan jumlah beras impor.
“Implementasi MoU Pertanian juga perlu segera didorong, khususnya tindak lanjut peningkatan kapasitas manajemen pertanian, irigasi, serta investasi pengolahan dan penyimpanan beras,” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
“MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023 perlu segera diimplementasikan, terutama pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas kepolisian kedua negara,” kata Jokowi.
