HomeBeritaPerizinan Dasar Berusaha Akan...

Perizinan Dasar Berusaha Akan Dipermudah Demi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

Jakarta – Demi menciptakan keselarasan dan integrasi sistem perizinan dasar yang baik, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja kembali menggelar diskusi kelompok fokus yang mengusung tema “Reformasi Penerbitan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha” di Medan, beberapa waktu lalu.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diharapkan dapat tumbuh lebih dari 5%. Hal ini disampaikan oleh Arif Budimanta, Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, dihadapan sekitar 70 peserta FGD, bahwa stimulus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% memerlukan reformasi struktural.

“Upaya pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi ini, salah satunya melalui akselerasi penerapan UU Cipta Kerja dengan segala aturan turunannya,” jelas Arif dalam sambutannya.

Sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja, Arif menjelaskan, ada upaya untuk mereformasi secara struktural, di mana undang-undang ini memberikan kemudahan, pemberdayaan, sekaligus perlindungan kepada dunia usaha.

“Dalam UU Cipta Kerja semua perizinan berbasis risiko, hal ini menjadi terobosan baru yang lebih sistematis. Risiko itu menyangkut lingkungan, keselamatan manusia, serta aspek sosial lainnya,” ujar Arif.

Sehingga, menurut Arif, perizinan dasar seperti PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), SLF (Sertifikat Laik Fungsi), dan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) menjadi sangat penting dan perlu direformasi agar prosesnya semakin mudah dan cepat.

Lebih lanjut, Arif menekankan, bahwa dalam era 4.0, semua permohonan yang berkaitan dengan perizinan harus beralih dari manual menjadi digital.

“Instrumen yang ada dalam perizinan itu ada instrumen sistem, yaitu OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach). Keberadaan OSS ini, menjadi dorongan agar masyarakat, khususnya pemohon, paham akan tata cara penggunaannya secara digital,” jelasnya.

Arif melanjutkan, bahwa sistem tersebut tidak akan terintegrasi dengan baik jika tidak ada kerjasama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta penerima manfaat.

“Hal ini karena integrasi sistem membutuhkan integrasi aturan, jadi aturan itu tidak hanya berada di tingkat Kementerian saja, daerah pun perlu mengeluarkan Perda (Peraturan Daerah) atau Perkada (Peraturan Kepala Daerah) yang sejalan dengan peraturan pusatnya,” jelas Arif.

Sebagai penutup sambutannya, Arif mendorong para peserta FGD untuk melakukan diskusi secara terbuka, serta memberikan usulan-usulan yang solutif demi menciptakan forum yang kritis dan dinamis.

“Melalui FGD ini, kami (Satgas UU Cipta Kerja) sedang melakukan monitoring implementasi pelayanan perizinan berusaha di lapangan. Apakah sudah baik atau masih memerlukan perbaikan, sehingga dibutuhkan forum yang kritis dan solutif,” ungkapnya.

Selaras dengan tujuan UU Cipta Kerja dalam memudahkan perizinan berusaha, Rahma Julianti, Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, menjelaskan bahwa perizinan dasar KKPR sekarang menjadi lebih mudah dan memberikan kepastian kepada pemohon.

“Bahkan bagi UMKM, mereka bisa membuat penyataan mandiri di sistem OSS bahwa usaha yang mereka jalankan sesuai dengan rencana tata ruang, bisa langsung terbit itu,” jelas Rahma.

Walaupun secara aturan sudah mengalami perbaikan, tetapi menurut Rahma masih ada beberapa isu yang sering dihadapi saat pelaksanaannya.

“Isu pelaksanaan KKPR secara umum ada tiga aspek, pertama dari segi SDM, masih ada pemohon yang belum paham terkait proses bisnis pelayanan penerbitan KKPR,” ungkap Rahma.

Isu lainnya, Rahma menjelaskan, ada dari aspek teknis pelaksanaannya, di mana ada ketidaksesuaian KKPR otomatis hasil dari pernyataan mandiri pelaku usaha dengan rencana tata ruang dan tingkat risiko kegiatannya. Serta dari aspek Sistem Elektronik Pelayanan KKPR, seperti masih terjadi error di sistem OSS.

Akan tetapi, Kementerian ATR/BPN pun, ungkap Rahma, sudah menyiapkan roadmap percepatan agar isu tersebut bisa diatasi.

“Ada 4 strategi percepatan pelayanan KKPR, yaitu percepatan penyusunan RDTR, pembangunan dan pemanfaatan pusat data nasional, peningkatan kualitas SDM pelayanan KKPR, serta sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam ekosistem digital layanan KKPR,” jelas Rahma dalam sesi pemaparan narasumber.

FGD ini dihadiri oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas PUPR Kota Medan, dan Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang.

Selain dinas, turut hadir sebagai peserta FGD dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Sumatera Utara, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Utara, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Sumatera Utara, Federasi Asosiasi Perikanan Indonesia (FAPI) Sumatera Utara, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Sumatera Utara.

Berita populer

Semua Berita

Inul Daratista Memohon Bantuan dari Luhut terkait Dampak Kenaikan Pajak Hiburan terhadap Bisnis Karaokenya

Sabtu, 27 Januari 2024 - 05:40 WIB Jakarta – Penyanyi dangdut yang...

Aset Tommy Soeharto yang Telah Disita Akan Dilelang Kembali oleh Kemenkeu pada 2024

Jumat, 26 Januari 2024 - 09:15 WIB Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan...

Jababeka Mendukung Pembangunan Factory Outlets di Cikarang Trade Center

Jumat, 26 Januari 2024 - 22:00 WIB Cikarang - Wakil Menteri Perdagangan...

Baca Sekarang

Inul Daratista Memohon Bantuan dari Luhut terkait Dampak Kenaikan Pajak Hiburan terhadap Bisnis Karaokenya

Sabtu, 27 Januari 2024 - 05:40 WIB Jakarta – Penyanyi dangdut yang juga pengusaha bisnis karaoke, Inul Daratista, ikut serta dalam rombongan pengusaha untuk rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan Jumat, 26 Januari 2024. Pertemuan itu guna membahas polemik pajak hiburan yang dipatok...

Aset Tommy Soeharto yang Telah Disita Akan Dilelang Kembali oleh Kemenkeu pada 2024

Jumat, 26 Januari 2024 - 09:15 WIB Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melelang kembali aset Tommy Soeharto yang tak kunjung laku. Beberapa alasan belum lakunya aset sitaan negara ini terungkap. Direktur Lelang DJKN, Joko Prihanto menjelaskan, tak lakunya aset Tommy saat dilelang diduga...

Realisasi Dana Pembaruan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat 2023 Terendah Rp 1,5 Triliun dari Total Rp 6 Triliun

Sabtu, 27 Januari 2024 - 10:57 WIB Medan – Realisasi dana untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia masih rendah. Untuk tahun 2023 lalu tercatat, realisasi PSR hanya Rp1,5 triliun dari total dana yang disediakan oleh pemerintah Indonesia sekitar Rp 6 triliun. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator...

Jababeka Mendukung Pembangunan Factory Outlets di Cikarang Trade Center

Jumat, 26 Januari 2024 - 22:00 WIB Cikarang - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Republik Indonesia, Jerry Sambuaga, telah meresmikan Factory Outlets Cikarang Trade Center yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi di Aula Gedung President University Convention Center - Cikarang, Kota Jababeka, Jumat, 26 Januari 2024. Factory Outlets Cikarang...

Penyerahan Pesawat C-130J-30 Super Hercules ke-4 kepada TNI AU: Menguatkan Komitmen Pertahanan Negara

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto secara simbolis menyerahkan Pesawat C-130J-30 Super Hercules keempat kepada Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Fadjar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Acara penyerahan tersebut turut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai bentuk nyata komitmen penguatan pertahanan negara. Presiden Jokowi, dalam sambutannya, mengungkapkan...

Catat, Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Akan Lebih Terjangkau di Waktu-waktu Tertentu

Kamis, 25 Januari 2024 - 17:04 WIB Jakarta - Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, pihaknya bakal segera memberlakukan kebijakan harga tiket yang dinamis (dynamic pricing), pada layanan Kereta Cepat Whoosh. Apabila mekanisme dynamic pricing itu diberlakukan, maka harga tiket Whoosh akan menjadi lebih...

Mentan memberikan data suksesnya sejumlah Food Estate meskipun dicibir

Kamis, 25 Januari 2024 - 00:04 WIB Jakarta - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan Food Estate di Gunung Mas Kalimantan Tengah, pada Januari 2024, sudah panen jagung. Berdasarkan hasil ubinan panen jagung telah mencapai hasil 6,5 ton per hektare. Amran menyinggung banyaknya kritik mengenai gagalnya Food Estate. Menurutnya,...

Pengenalan Koridor Cincin Nusantara yang Dianggap Mampu Mengurangi Biaya Logistik 10 Persen

Kamis, 25 Januari 2024 - 10:24 WIB Cirebon – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Pemerintah mendorong kawasan-kawasan ekonomi baru guna menggenjot perekonomian nasional. Salah satu yang disampaikan adalah rencana pemerintah untuk membentuk Koridor Cincin Nusantara. Airlangga pun menjelaskan cakupan dari koridor tersebut. Koridor Cincin Nusantara meliputi...

Tim Likuidasi Wanaartha Membatalkan Aturan Voting dalam Proses Pencairan Tagihan Pemegang Polis

Jumat, 26 Januari 2024 - 01:24 WIB Jakarta – Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) mengumumkan pembatalan rencana mekanisme voting untuk pencairan tagihan para pemegang polis Wanaartha. "Ketentuan mengenai voting yang diatur dalam Rencana Tata Cara Penyelesaian dan Pembagian Kekayaan Hasil Likuidasi PT WAL (Dalam Likuidasi)...

Siasat Menjegal Trauma Pascabencana – prabowo2024.net

Trauma dapat terjadi pada setiap korban atau penyintas dari kejadian bencana. Namun, tidak semua penyintas akan mengalami tahap ini. Palupi Budi Aristya (21 tahun) atau Upi baru-baru ini merasa cemas. Aktivitas Gunung Merapi, Jawa Tengah yang semakin meningkat, membuatnya merasa takut, terutama karena ingatannya tentang letusan besar...

Proyek Tol Terbesar Solo-Yogya yang Menggunakan APBN untuk Pembebasan Lahan pada Tahun 2023

Rabu, 24 Januari 2024 - 10:52 WIB Jakarta – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah menggelontorkan pendanaan pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar Rp 18,206 triliun pada 2023. Realisasi ini tercatat meningkat 13,45 persen dari 2022 yang mencapai Rp...

Pemilu 2024 Berdampak Signifikan pada Kondisi Ekonomi Indonesia

Selasa, 23 Januari 2024 - 22:16 WIB Jakarta - Tim Ahli Wakil Presiden RI, Nurdin Tampubolon mengatakan bahwa perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2024 akan ditentukan setelah Pemilu 2024, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden, serta Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada akhir tahun 2024 mendatang. “Tahun ini merupakan tahun...