Kementerian Keuangan masih mengkaji kelanjutan perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan keputusan terkait struktur tersebut belum ditetapkan karena kementeriannya masih menelaah proses penunjukan hingga pelantikan pejabat yang telah berlangsung.
“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.
Penunjukan pejabat melibatkan seluruh unit eselon I
Menurut Suahasil, penunjukan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan tidak berlangsung dalam satu tahapan sederhana. Proses tersebut memiliki sejumlah jenjang dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit eselon I.
Keterlibatan lintas unit diperlukan karena sejumlah posisi membutuhkan koordinasi antarunit di lingkungan Kementerian Keuangan. Struktur pejabat yang dibentuk, kata dia, diharapkan dapat memperkuat sinergi dan memastikan koordinasi antarsatuan kerja berjalan dengan baik.
“Saya sekarang masih mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit,” kata Suahasil.
Ia menjelaskan, ada kebutuhan untuk menata posisi tertentu yang sifatnya lintas unit eselon I. Karena itu, pembahasan tidak hanya berkaitan dengan satu direktorat atau satu rangkaian jabatan, melainkan juga dengan hubungan kerja antarunit di dalam kementerian.
“Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan, dan akan kita pastikan bahwa sinergi dari Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik,” ujar Suahasil.
Belum ada kepastian soal pembatalan
Saat ditanya mengenai kemungkinan pembatalan perombakan pejabat, Suahasil belum memberikan kepastian. Kementerian Keuangan masih akan memeriksa kembali tahapan yang telah dilakukan sebelum mengambil keputusan lanjutan.
Peninjauan itu mencakup proses penunjukan serta pelantikan pejabat. Suahasil menyebut pelantikan sebelumnya dilakukan dengan beberapa pola, termasuk secara langsung dan hibrida. Perbedaan pelaksanaan tersebut menjadi bagian dari hal yang perlu diperhitungkan dalam melihat keseluruhan proses.
“Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan,” tutur Suahasil.
Dengan proses pembahasan yang masih berjalan, kelanjutan perombakan pejabat di DJP dan DJBC belum dipastikan. Kementerian Keuangan masih menunggu masukan dari seluruh unit eselon I serta menyelaraskan kembali proses yang sudah dilaksanakan.