Pekerja yang baru mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) belum otomatis berhak menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Kepastian mengenai status mereka masih menunggu penetapan resmi pemerintah, terutama terkait syarat status pekerjaan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Program BSU 2026 direncanakan memberikan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Oktober hingga Desember. Jika disalurkan sekaligus, total bantuan yang diterima pekerja yang memenuhi kriteria mencapai Rp900.000. Pemerintah menargetkan program tersebut menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja.
Status PHK Belum Menentukan Kelayakan
Besaran bantuan dan target penerima yang telah direncanakan belum menjawab secara langsung apakah pekerja yang baru terkena PHK dapat masuk dalam daftar penerima. Status PHK semata tidak cukup untuk memastikan kelayakan, sebab pemerintah masih perlu menetapkan persyaratan khusus untuk penyaluran BSU tahun ini.
Ketentuan yang akan digunakan, antara lain, berkaitan dengan status pekerjaan serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Karena aturan BSU 2026 belum dijelaskan secara resmi dalam informasi tersebut, pekerja yang baru kehilangan pekerjaan perlu menunggu pengumuman pemerintah sebelum menyimpulkan apakah mereka memenuhi syarat.
Dengan kata lain, pekerja yang terkena PHK tahun ini belum dapat memastikan akan menerima bantuan hanya berdasarkan waktu terjadinya PHK. Keputusan akhirnya akan bergantung pada kriteria yang ditetapkan untuk program BSU 2026.
Ketentuan BSU 2025 Bisa Menjadi Gambaran
Sambil menunggu aturan terbaru, persyaratan BSU 2025 dapat digunakan sebagai gambaran, bukan sebagai patokan mutlak. Pada tahun lalu, ketentuan penerima diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025.
Dalam program tersebut, pekerja yang mengalami PHK setelah April 2025 masih memiliki peluang menerima bantuan selama memenuhi seluruh persyaratan. Salah satu ketentuannya ialah pekerja tersebut tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.
Secara umum, syarat BSU 2025 mencakup status sebagai pekerja atau buruh serta kewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK). Penerima juga harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025 dan menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.
Batas upah tersebut dapat disesuaikan dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah tertentu. Selain itu, penerima bukan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, atau anggota Polri. Pekerja yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan juga diprioritaskan.
Syarat lainnya adalah memiliki rekening atau menggunakan jalur penyaluran yang ditetapkan pemerintah. Namun, seluruh ketentuan tersebut merupakan aturan BSU 2025. Pekerja yang baru terkena PHK perlu mencermati pengumuman resmi mengenai kriteria BSU 2026 sebelum menentukan langkah berikutnya.
