Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima pembayaran sanksi administratif senilai Rp2,1 triliun terkait sejumlah pelanggaran di pasar modal. Namun, penyelesaian pembayaran tersebut belum menutup seluruh proses penegakan hukum karena 122 kasus lain masih ditangani dalam berbagai tahapan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pembayaran itu diterima dua hari sebelum ia menyampaikan keterangan di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
“Sudah bayar dua hari lalu. Sudah Rp2,1 triliun sudah bayar,” kata Friderica.
Sanksi terkait DSSA, BREN, dan CUAN
Sanksi Rp2,1 triliun tersebut dikenakan kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan dalam perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), serta proses penawaran umum perdana saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Rinciannya, sanksi administratif untuk kasus perdagangan saham DSSA mencapai Rp1,5 triliun. Sementara itu, pelanggaran yang berkaitan dengan proses penawaran umum perdana saham BREN dikenai sanksi Rp500 miliar, sedangkan CUAN dikenai sanksi Rp100 miliar.
Meski pembayaran telah diterima, OJK masih melanjutkan penanganan kasus-kasus pelanggaran lain. Berdasarkan pipeline penanganan perkara per 1 Oktober 2026, sebanyak 122 kasus masih berada dalam proses.
Dari jumlah tersebut, 28 kasus berada pada tahap perencanaan, 54 kasus masih dalam penelaahan awal, dan 40 kasus telah masuk tahap pemeriksaan. Data itu menunjukkan bahwa penegakan aturan pasar modal tetap berjalan setelah OJK menjatuhkan dan menerima pembayaran sanksi dalam perkara-perkara sebelumnya.
Total denda mencapai Rp2,52 triliun
Dalam laporan terakhir per 16 Oktober 2026, OJK menyebut total denda yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran hukum di pasar modal mencapai Rp2,52 triliun. Nilai tersebut mencakup denda berdasarkan hasil pemeriksaan kasus sebesar Rp2,23 triliun yang dikenakan kepada 166 pihak.
Selain denda, OJK menjatuhkan 28 sanksi peringatan tertulis, delapan sanksi pembekuan, enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 13 larangan, serta enam perintah tertulis.
OJK juga mencatat denda keterlambatan sebesar Rp293,78 miliar yang dikenakan kepada 805 pihak. Sanksi tersebut disertai 464 peringatan tertulis.
Friderica mengatakan OJK terus berupaya memperkuat kepercayaan investor melalui reformasi pasar modal dan komunikasi dengan investor global. “Kami terus berusaha meyakinkan tentang reformasi yang kita lakukan. Fundamental ekonomi Indonesia kuat, solid, dan juga harus dukung, terutama kalau saya mohon dukungan retail investor Indonesia,” ujarnya.
