Selasa, 9 Juli 2024 – 13:28 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, didampingi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (8/7/2024). Kementerian PUPR berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK RI Isma Yatun, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Tinggi Lembaga Negara, dan para Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota dan Ketua DPRD) di seluruh Indonesia.
Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI. Menurut Presiden Jokowi, ini adalah kewajiban untuk menggunakan APBN/APBD secara baik dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut dengan baik pula.
Presiden juga menyampaikan bahwa kondisi ekonomi dan politik Indonesia saat ini masih stabil meskipun ekonomi global melambat dan politik global tidak menentu. Untuk terus tumbuh dan bersaing dengan negara lain, kita harus lincah, taktis, dan mampu memanfaatkan peluang dengan akuntabilitas dan fleksibilitas yang seimbang.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya reformasi struktural yang sedang dilakukan untuk terus ditingkatkan. Kementerian PUPR berhasil mempertahankan opini WTP selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2019. Menteri Basuki juga mengapresiasi tata kelola pemeriksaan yang dilakukan BPK RI yang transparan dan profesional.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T. Iskandar, dan Kepala Biro Keuangan Budhi Setyawan.