Pemerintah Indonesia akan mengusulkan penerapan kebijakan tata ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) atau “Zero Delta Q” sebagai solusi pengendalian banjir pada proses politik World Water Forum ke-10 yang berlangsung pada 18–25 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bob Arthur Lombogia menyatakan bahwa pengelolaan dan mitigasi bencana khususnya banjir di Indonesia memerlukan penyelarasan antara pengendalian struktural melalui penataan perilaku air, dan non struktural melalui penataan perilaku manusia.
Kebijakan ‘Zero Delta Q’ dapat dijadikan isu dalam proses politik World Water Forum ke-10 untuk diterapkan secara luas di Indonesia. Bob menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat dalam menerapkan kebijakan ini. Selain itu, strategi struktural seperti pembangunan tampungan air, peningkatan kapasitas sungai, dan pengendalian sedimentasi juga diperlukan dalam mitigasi bencana banjir.
Indonesia, yang merupakan negara berisiko tinggi terhadap bencana, perlu terus melakukan upaya mitigasi untuk mengurangi dampak bencana. Melalui forum ini, diharapkan dapat terjadi pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan bencana, termasuk banjir. Forum juga akan membahas berbagai hal seperti konservasi air, air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam.
Pemerintah telah melakukan berbagai pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pantai untuk mengurangi risiko bencana banjir. Diharapkan bahwa World Water Forum ke-10 dapat memberikan hasil konkret terkait pengelolaan air terpadu dan membantu meningkatkan ketahanan terhadap bencana di masa depan.