Berbagai peristiwa politik sepekan dari Senin (24/6) hingga Sabtu (29/6), menjadi sorotan di antaranya PPATK menyatakan ada 1.000 orang legislator di DPR RI dan DPRD terlibat judi online (judol), hingga BSSN menyatakan bahwa tidak ada cadangan data pada PDNS 2 yang diretas.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan ada lebih dari 1.000 orang di lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terlibat judi online atau daring. Ivan menjelaskan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Jakarta bahwa transaksi judi daring di lingkungan DPR dan DPRD mencapai lebih dari 63.000 transaksi dengan nominal perputaran dana hingga Rp25 miliar.
Pemerintah meluncurkan logo untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Wisma Negara, Jakarta, pada Senin. Logo tersebut didesain berdasarkan tema peringatan HUT RI tahun ini yaitu “Nusantara Baru Indonesia Maju”.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya harus mundur dari jabatannya minimal 40 hari sebelum pendaftaran resmi, apabila ingin mengikuti Pilkada 2024. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah berlangsung pada tanggal 27-29 Agustus, dengan tahap pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meyakini bahwa keputusan PKS untuk mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal pasangan calon gubernur wakil gubernur DKI Jakarta 2024 masih bisa dinegosiasikan. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menegaskan bahwa tidak ada partai politik yang bisa mengusung calon sendiri dalam ajang pilkada DKI Jakarta 2024.
Kepala Badan Siber Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkapkan bahwa tidak ada cadangan data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang diretas dalam serangan siber. Hal ini menjadi permasalahan utama terhadap tata kelola ketahanan siber, karena data-data tersebut tidak memiliki cadangan yang dapat menyelamatkannya.
Tentu saja, semua peristiwa politik ini menjadi sorotan dalam sepekan terakhir dan menunjukkan dinamika politik serta tantangan yang dihadapi oleh berbagai lembaga dan partai politik di Indonesia.