Pemaparan Menteri PPN/Bappenas di Rapat Kerja Komisi XI DPR RI
JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, memaparkan capaian pembangunan nasional dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (12/11/2024).
Paparan ini menarik perhatian publik karena memberikan gambaran rinci terkait indikator pembangunan yang telah dicapai.
Reaksi Akademisi terhadap Kebijakan Berbasis Data
Transparansi Sebagai Langkah Positif
Menanggapi hal tersebut, Dr. Broto Wardoyo, dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, menyatakan bahwa pemaparan data secara transparan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kebijakan berbasis data.
“Dalam banyak kasus, data yang diterbitkan oleh beberapa lembaga pemerintah sering kali tidak sepenuhnya akurat. Langkah transparan ini menjadi contoh positif,” ujar Dr. Broto pada Sabtu (16/11/2024).
Kritik Terhadap Ketidaksinkronan Data
Dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, turut mengapresiasi transparansi tersebut namun menyoroti adanya ketidaksinkronan data antar lembaga pemerintah.
Ia menyebut bahwa perbedaan data, seperti kapasitas pertahanan, sering kali terjadi antara data pemerintah dengan laporan lembaga independen seperti SIPRI.
“Ini menunjukkan pentingnya keselarasan data untuk mendukung kebijakan berbasis data yang lebih akurat,” ungkap Yudha.
Evaluasi RPJMN 2020–2024: Sebuah Proses Berkelanjutan
Berdasarkan laporan resmi Kementerian PPN/Bappenas, dari 505 indikator pembangunan yang dirancang dalam RPJMN 2020–2024, hanya 19 yang dievaluasi, dan 11 di antaranya diperkirakan tidak tercapai.
Namun, hal ini dianggap sebagai bagian dari proses perbaikan menuju pembangunan berkelanjutan.
Rachmat Pambudy menegaskan bahwa transparansi ini bukanlah kelemahan, melainkan wujud komitmen terhadap pembangunan yang bertanggung jawab.
Kesimpulan: Menuju Kebijakan Berbasis Data yang Lebih Baik
Dengan pendekatan yang berbasis data, pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat untuk menjawab tantangan masa depan.
Transparansi dalam mengevaluasi capaian pembangunan adalah langkah awal menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pembangunan nasional bukanlah proses instan. Diperlukan evaluasi berkala untuk memperbaiki strategi dan kebijakan yang ada,” ujar Rachmat Pambudy.