Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, dengan fokus utama membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah dan akan mengikuti timeline yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan menyelesaikan konstruksi fasilitas pemerintah, termasuk lembaga legislatif dan yudikatif, sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata kelola yang mencerminkan demokrasi.
Selama pertemuan, Presiden Prabowo dan timnya juga membahas sumber pendanaan proyek pembangunan IKN, yang melibatkan APBN dan sektor swasta. Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi positif dan terintegrasi dalam proyek tersebut. Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, melaporkan bahwa dalam tahap awal pembangunan IKN (2022-2024), pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari anggaran negara untuk infrastruktur penting seperti jalan tol, rumah tinggal, sistem air minum, dan fasilitas publik lainnya. Investasi swasta juga mencapai Rp58,41 triliun hingga September 2024.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri PUPR Maruarar Sirait, dan Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono. Semua pihak berkomitmen untuk mengoptimalkan pembangunan IKN sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, demi mencapai tujuan pembangunan ibu kota baru yang representatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.