Isu tentang penetapan banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa provinsi di Pulau Sumatera sebagai bencana nasional tengah menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Dorongan datang dari sejumlah pejabat legislatif seperti anggota DPD dan DPR yang mendesak pemerintah pusat agar segera mengambil langkah dengan menetapkan status bencana nasional. Namun di sisi lain, sebagian kalangan menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan, sehingga pemerintah diharapkan tidak tergesa-gesa.
Diskusi seputar penetapan status tersebut banyak dikaitkan dengan skala dan kebutuhan penanganan bencana yang meluas. Sebagian masyarakat percaya, penyematan status bencana nasional akan mempercepat proses penanggulangan bencana, khususnya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Mereka menilai keterlibatan langsung pemerintah pusat bisa mendorong koordinasi dan alokasi sumber daya lebih optimal.
Meskipun demikian, terdapat pandangan berbeda dari sejumlah pakar dan pemerintah daerah. Guru Besar Geografi UGM, Prof Djati Mardiatno, menegaskan bahwa mekanisme pengelolaan bencana di Indonesia sudah diatur secara bertahap, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Djati menjelaskan, penetapan status bencana tidak boleh serta merta dan harus mempertimbangkan evaluasi kapasitas daerah dalam menangani situasi darurat. Jika daerah masih memadai dalam melakukan penanganan, maka pelimpahan kewenangan ke pusat bisa dinilai kurang efektif dan bahkan mengabaikan peran strategis pemerintah daerah di lapangan.
Penting untuk dicatat, peningkatan status kebencanaan tidak semata-mata menjadi satu-satunya jalan keluar. Terlebih, menurut Prof Djati, pemberian status nasional secara langsung tanpa menunggu permintaan atau keputusan dari pemerintah daerah dapat membuat kinerja daerah menjadi kurang optimal. Ketika kewenangan sepenuhnya diambil alih pusat, kadang daerah kehilangan inisiatif untuk menyalurkan upaya-upaya kreatif dan responsif di tingkat lokal.
Dari sisi pendanaan, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menuturkan bahwa dana bantuan cukup tersedia melalui pos Dana Siap Pakai (DSP) dalam APBN. Berdasarkan payung hukum UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah pusat dan BNPB sudah disiapkan untuk segera mencairkan dana tanpa harus menunggu status bencana nasional. Bahkan, mekanisme pemanfaatan dana tersebut diatur agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat baik oleh BNPB maupun BPBD. Terakhir, dana yang sudah disalurkan untuk respons banjir dan tanah longsor di kawasan Sumatera telah mencapai ratusan miliar rupiah.
Pratikno, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menjadikan respons bencana ini sebagai prioritas nasional. Presiden telah memberikan instruksi agar seluruh kebutuhan logistik dan bantuan dikoordinasikan secara maksimal sehingga tidak terjadi kendala yang berarti di daerah terdampak.
Sementara itu, faktor keamanan menjadi salah satu alasan utama mengapa pemerintah tetap memilih untuk menerapkan sikap hati-hati dalam penetapan status bencana nasional. Penetapan status bencana nasional seringkali membuka peluang masuknya bantuan atau intervensi asing yang kadang membawa risiko tersendiri. Studi dan pengalaman kasus di luar negeri menunjukkan bahwa bantuan asing tak jarang diikuti agenda lain yang berdampak pada stabilitas nasional. Ketakutan akan intervensi politik atau kepentingan tertentu menjadi pertimbangan penting, terutama bagi negara-negara yang pernah mengalami pengalaman serupa.
Terkait hal ini, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tetap berupaya menangani bencana melalui kekuatan nasional tanpa membuka jalur bantuan asing. TNI, Polri, aparatur pemerintah, serta kelompok masyarakat menjadi ujung tombak dalam bergerak di bawah koordinasi langsung BNPB.
Pengalaman Indonesia dalam menangani sejumlah bencana membuktikan bahwa solidaritas masyarakat terbangun kuat. Banyak komunitas dan individu secara mandiri melakukan penggalangan dana, menyalurkan logistik, dan membentuk tim relawan. Masyarakat sipil telah mampu merespons bencana tanpa terlalu mempersoalkan status kebencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Selain itu, isu politisasi penanganan bencana kerap kali menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah justru diharapkan dapat memperkuat sistem dan skema koordinasi antar pemangku kebijakan agar dalam kondisi apa pun, baik dengan maupun tanpa status bencana nasional, setiap aktor yang terlibat bersinergi dalam upaya penanganan. Ke depan, kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, aparat, dan masyarakat sipil menjadi faktor kunci demi mempercepat pemulihan dan membantu warga terdampak secara lebih efektif.
Sumber: Status Kebencanaan Tak Halangi Penanganan Banjir Dan Longsor Di Pulau Sumatera
Sumber: Status Kebencanaan Tidak Menghalangi Penanganan Bencana Di Pulau Sumatera