Fraksi PDIP Pangandaran Mendukung KUA-PPAS 2027 dengan Catatan Kritis
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan dukungan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Meskipun memberikan sinyal hijau, PDIP menambahkan sejumlah catatan kritis terkait kebijakan fiskal dan pemerataan ekonomi pariwisata.
Sinyal Hijau dengan Catatan Kritis
Ketua Fraksi PDIP DPRD Pangandaran, Ngisom, menyatakan pandangan ini dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi setelah Bupati Pangandaran memberikan penjelasan. Pada kesempatan tersebut, Ngisom menyoroti tantangan dalam kapasitas fiskal daerah untuk menyusun APBD 2027.
Ia menegaskan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat dalam penyusunan anggaran. Program yang tidak efektif harus dievaluasi, sementara program yang berhasil harus diperkuat alokasinya. Setiap pengeluaran daerah harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Integrasi Pariwisata dengan Sektor Lain
Kebijakan APBD 2027 Pangandaran difokuskan pada pertumbuhan ekonomi melalui integrasi sektor pariwisata dengan sektor lain seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan industri kreatif. Fraksi PDIP menekankan pentingnya distribusi ekonomi yang merata dari sektor pariwisata agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Selain itu, Fraksi PDIP juga membahas pelantikan Sekretaris Daerah baru dan perlindungan anak. Mereka memberikan selamat kepada Sekda baru dan mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk perlindungan anak serta peningkatan mutu pendidikan.
Fraksi PDIP menegaskan kesiapannya dalam mengawal pembahasan KUA-PPAS TA 2027 demi menciptakan APBD yang adil dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.