Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya birokrasi yang berdampak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Menpan Azwar Anas menyatakan bahwa penilaian keberhasilan di suatu daerah saat ini didasarkan pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan faktor lainnya.
Menpan Azwar Anas juga mendorong birokrasi untuk beradaptasi dengan transformasi digital yang cepat dan lincah sesuai dengan perkembangan zaman. Pemerintah daerah diminta untuk terus melakukan transformasi digital dan beradaptasi dengan perubahan zaman.
Lebih lanjut, Menpan Azwar Anas mengungkapkan bahwa transformasi digital tidak hanya berarti membuat banyak aplikasi, tetapi juga memprioritaskan pengembangan satu aplikasi yang dapat menampung berbagai layanan publik untuk efektivitas, efisiensi, dan kecepatan.
Musrenbang Provinsi Jawa Timur dihadiri oleh 500 peserta dari berbagai sektor, seperti eksekutif, legislatif, akademisi, organisasi profesi, dan media informasi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dijadwalkan akan ditetapkan pada akhir Juni 2024, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Provinsi Jawa Timur akan ditetapkan pada awal Agustus 2024.
RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan fokus pada pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat dan digitalisasi pelayanan. Menpan Azwar Anas juga mengajak birokrasi untuk berdampak lewat Reformasi Birokrasi (RB) Tematik selama kunjungannya ke KBRI Tokyo.
Artikel ini ditulis oleh Willi Irawan/Hanif Nasrullah dan disunting oleh Sambas. Copyright © ANTARA 2024.