Menteri Transportasi Jerman, Volker Wissing, mengungkapkan bahwa jika tidak dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Iklim di negaranya, ia mungkin terpaksa menerapkan tindakan drastis seperti larangan mengemudi pada akhir pekan.
Sebagai lawan dari langkah-langkah iklim, seperti batas kecepatan di Autobahn, Wissing kini mendorong pemerintah untuk memperkenalkan amandemen yang memungkinkan industri yang sangat polusi untuk melebihi batas emisi yang diizinkan secara hukum, dengan syarat industri lain mengeluarkan emisi yang lebih sedikit untuk seimbangkan jumlahnya secara nasional.
Wissing mengirim surat kepada pimpinan partai koalisi di Jerman, menyatakan bahwa tanpa amandemen ini, hal itu tidak akan menguntungkan iklim maupun reputasi pemerintah. Dia mengatakan bahwa tanpa amandemen, Kementerian Transportasi akan terpaksa menerapkan langkah-langkah pembatasan yang sulit dijelaskan kepada masyarakat, termasuk larangan mengemudi secara menyeluruh pada hari Sabtu dan Minggu.
Industri transportasi Jerman belum memenuhi target emisi yang ditetapkan secara hukum untuk tahun 2023. Jerman diikat untuk mengurangi emisi sebesar 65 persen antara tahun 1990 dan 2030, sambil memenuhi target emisi tahunan. Jika sektor tertentu gagal mencapai targetnya, menteri yang bertanggung jawab atas sektor tersebut harus mengambil tindakan darurat agar kembali ke jalur yang benar.
Dewan Pakar Perlindungan Iklim akan mengonfirmasi statistik emisi yang dilaporkan pada bulan Maret dan meminta Kementerian Transportasi untuk membuat aturan baru guna memenuhi targetnya.
Wakil Pemimpin partai Green, Julia Verlinden, menyatakan ketidaksetujuan terhadap klaim Wissing dan menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak menggunakan ketakutan untuk memperoleh dukungan. Greenpeace juga menyoroti retorika Wissing, menuduhnya mengubah kegagalan kementerian dalam mengurangi emisi menjadi tekanan politik.
Organisasi lingkungan, Greenpeace, menuduh bahwa politisi tersebut menciptakan skenario menakutkan untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan dalam lingkungan. Mereka berpendapat bahwa politisi seharusnya bertanggung jawab dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk melindungi lingkungan di masa depan.