Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih peringkat kedua dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023, dengan skor 3,6791 dan status kinerja tinggi. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Mendagri Tito Karnavian kepada Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis.
Nana Sudjana menyatakan bahwa meraih penghargaan EPPD adalah sebuah prestasi yang membanggakan. Prestasi ini didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi untuk Tahun 2022. LPPD menjadi sumber informasi utama dalam melakukan EPPD karena mencakup capaian kinerja makro seperti indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh BPS.
Pada tahun 2023, indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Tengah mencapai 73,39, naik 0,81 persen dari tahun sebelumnya. Angka kemiskinan di Jawa Tengah pada Maret 2023 mencapai 10,77 persen, turun 0,21 persen dari periode sebelumnya. Angka pengangguran menurut BPS pada Agustus 2023 adalah 5,13 persen, turun dari 5,57 persen pada Agustus 2022. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2023 mencapai 4,98 persen.
Nana berharap bahwa predikat ini dapat diikuti oleh kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Selain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, enam kabupaten/kota di Jawa Tengah juga menerima penghargaan EPPD. Dua kota dengan peringkat tertinggi adalah Kota Surakarta (peringkat 2) dan Kota Semarang (peringkat 5), sementara empat kabupaten lainnya adalah Wonogiri (peringkat 3), Wonosobo (peringkat 9), Banyumas (peringkat 10), dan Klaten (peringkat 15).
EPPD merupakan evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nana menegaskan bahwa prestasi yang diraih harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan mereka.
Di bawah kepemimpinan Nana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerima sejumlah penghargaan termasuk pelaksana terbaik dalam berbagai bidang seperti stabilisasi pasokan pangan, pengukuran indeks maturitas nilai ASN, insentif fiskal, serta pembinaan HAM dan informasi yang baik kepada publik.