Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, menyerahkan 50 sertipikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam kunjungan kerjanya ke Gowa, Sulawesi Selatan. Ia didampingi oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, dan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, dalam acara penyerahan sertipikat secara langsung kepada warga di Kelurahan Romangpolong.
AHY menyampaikan bahwa memiliki sertipikat atas aset tanah dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi, dan sangat senang dapat memberikan kepastian hukum kepada warga melalui program PTSL. Dalam kesempatan tersebut, juga diserahkan 16 sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah, serta satu Sertipikat Hak Pakai Kementerian Pertahanan. Selain itu, sertipikat wakaf juga diserahkan untuk berbagai lembaga dan tempat ibadah di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Bahtiar mengungkapkan bahwa program sertifikat gratis merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Agus Harimurti Yudhoyono atas dukungan pemerintah dalam upaya peningkatan kepemilikan aset sebagai solusi kemiskinan struktural.
Selama kunjungan dua hari di Sulawesi Selatan, AHY juga meninjau berbagai program dan layanan kementerian di wilayah tersebut. Ia meresmikan Ruang Terpadu dengan Strategi Komunikasi di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, serta akan meninjau Kantor Pertanahan Makassar. Kehadirannya bertujuan untuk memastikan berbagai program dan layanan kementerian berjalan lancar, termasuk layanan PELATARAN dan implementasi layanan Sertipikat Tanah Elektronik.
Dengan pendeklarasian dan penyerahan Sertipikat Tanah Elektronik, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk menjadikan kantor pertanahan elektronik di 104 kabupaten/kota pada tahun 2024. Melalui berbagai program dan layanan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan peningkatan kepemilikan aset kepada masyarakat, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan struktural di Indonesia.