Partai Demokrat menilai pentingnya adanya satu partai besar yang menjadi oposisi dalam pemerintahan baru untuk menjaga keseimbangan dan melakukan pemeriksaan terhadap langkah-langkah pemerintah.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyatakan perlunya oposisi agar mekanisme check and balance dalam demokrasi dapat terwujud. Meskipun begitu, ia menyerahkan keputusan mengenai partai mana yang akan bergabung ke pemerintahan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Prabowo telah berkomunikasi dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), namun ada indikasi bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga akan bergabung. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan masih mempertimbangkan untuk menjadi oposisi atau bergabung ke pemerintahan.
Andi menjelaskan bahwa penambahan satu partai politik ke koalisi pemerintahan sudah cukup untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Namun, keputusan lebih lanjut tetap bergantung pada Prabowo.
Menurut Peneliti senior BRIN, Prof Lili Romli, PDI Perjuangan dan PKS menjadi harapan terakhir untuk menjadi oposisi guna memberikan kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah. Dia menekankan pentingnya keberadaan oposisi dalam DPR untuk mencegah kebijakan yang merugikan rakyat.
Dalam webinar bertajuk Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Lili menyampaikan bahwa jika tidak ada oposisi, DPR tidak akan dapat memainkan perannya dengan efektif seperti di era Orde Baru.