Senin, 16 September 2024 – 21:40 WIB
Jakarta, VIVA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya N. Bakrie menjelaskan, wacana deindustrialisasi yang sedang hangat dibicarakan di Indonesia saat ini, harus diperhatikan tidak hanya dari segi pendanaan atau investasi semata. Tetapi juga harus dilihat dari produktivitas dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia saat ini.
Baca Juga :
Bantah Ada Intervensi Pemerintah di Munaslub Kadin, Anindya Bakrie: Itu Berlebihan Ya!
“Namun, yang paling penting ketika berbicara dengan banyak investor adalah kepastian hukum. Inilah yang menurut saya sangat penting untuk dimiliki. Jika tidak ada kepastian hukum, maka orang-orang yang ingin berinvestasi tidak akan mudah datang,” kata Anindya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin, 16 September 2024.
Baca Juga :
Rafael Struick Gabung Brisbane Roar, Anindya Bakrie Turut Senang
Oleh karena itu, Anindya menyampaikan strategi yang akan dilakukan oleh Kadin Indonesia untuk membantu pemerintah Presiden Terpilih Prabowo Subianto mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di masa pemerintahannya.
“Saya melihat bahwa ada 5 poin di APBN yang harus kami capai untuk pertumbuhan besar. Pertama, bagaimana mempertahankan konsumsi domestik yang kuat. Artinya kita harus memastikan bahwa daya beli masyarakat terus meningkat. Ini yang benar-benar harus kami pastikan, sehingga tenaga kerja tetap terpenuhi,” ujarnya.
Baca Juga :
Anindya Bakrie Buka Konsolidasi Lebar-lebar Demi Soliditas Internal Kadin
Kemudian, yang kedua, Anindya menjelaskan bahwa belanja modal pemerintah harus berkualitas dan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, kepada pihak parlemen beberapa waktu lalu.
“Tidak hanya infrastruktur yang sudah banyak dikembangkan, tetapi juga sekolah dan rumah sakit,” kata Anindya.
Ketiga, Anindya menekankan bahwa Kementerian Investasi/BKPM harus terus menggaet investasi agar masuk ke Indonesia. Menurutnya, dana dari investasi dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan.
Keempat, selain investasi finansial, Anindya juga menyatakan pentingnya pertumbuhan industri atau peningkatan nilai tambah yang dapat meningkatkan total ekspor Indonesia. Kelima, dari sisi transformasi industri, terutama di bidang digital yang telah berkembang pesat di Indonesia.
“Maka dari itu, kita perlu fokus untuk membantu pemerintah, karena tidak bisa dilakukan sendiri. Setiap tambahan satu persen pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi sekitar Rp 1.000-1.200 triliun. APBN kita direncanakan sekitar Rp 3.000 triliun, jadi masih banyak tugas yang harus kami selesaikan, dan Kadin sebagai wadah dunia usaha akan memastikan kondisi kondusif,” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Ketiga, Anindya menekankan bahwa Kementerian Investasi/BKPM harus terus menggaet investasi agar masuk ke Indonesia. Menurutnya, dana dari investasi dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan.