Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah menaruh perhatian yang serius terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangannya pada tahun tersebut. Hal ini menjadi fokus utama bagi Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, yang memberikan 12 rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP tersebut. Rekomendasi tersebut mencakup rasionalisasi anggaran, deteksi risiko fiskal, serta penyusunan roadmap untuk penyehatan fiskal daerah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga opini BPK dapat diperbaiki di masa depan. Semua upaya ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kabupaten Pangandaran dalam mendukung perbaikan pengelolaan keuangan daerah.