Sorotan terhadap perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini tidak hanya tentang seberapa sering ia ke luar negeri, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendalam di masyarakat tentang esensi dari aktivitas diplomatik Indonesia. Pertanyaan di ruang publik mengenai manfaat dari kunjungan luar negeri presiden terus bermunculan, menunjukan adanya rasa ingin tahu sekaligus skeptisisme dari masyarakat terhadap hasil konkrit yang didapat.
Reaksi seperti ini sangat wajar bila menilik diplomasi yang sering dianggap tidak memiliki dampak langsung seperti pembangunan fisik yang mudah dilihat atau program bantuan negara yang segera terasa manfaatnya. Namun, di tengah situasi internasional yang bergejolak dan penuh persaingan antar-negara besar, diplomasi justru menjadi instrumen vital untuk mempertahankan posisi Indonesia di tingkat global. Ditambah lagi, tantangan seperti ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dampak berkepanjangan perang Rusia-Ukraina, hingga instabilitas di Timur Tengah semakin memperkuat urgensi upaya diplomasi aktif dalam merespons perubahan global.
Sejak memimpin, Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah besar kunjungan ke luar negeri, memperlihatkan intensitas baru dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Hal ini merupakan sinyal bahwa Indonesia berniat memainkan peran yang lebih signifikan di tingkat internasional dan tidak sekadar menjadi pengamat dalam perubahan dunia.
Pembahasan soal ini menjadi tema utama dalam diskusi IR Youth Talks yang diadakan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Depok, Jawa Barat. Dalam forum itu, Anggy Pasaribu yang dikenal sebagai jurnalis serta pendiri Story of Anggy, menyoroti adanya jurang pemahaman antara kebijakan diplomasi dan informasi yang diterima masyarakat. Menurutnya, publik hanya melihat potongan aktivitas: pertemuan pemimpin negara, agenda kunjungan, hingga seremoni diplomasi di layar media tanpa memahami konteks serta target strategis di baliknya.
Situasi dunia yang tidak menentu turut berdampak nyata pada kehidupan masyarakat dalam hal kenaikan harga energi, ketidakpastian rantai pasok global, serta risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional. Hal ini diamini oleh Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas yang menegaskan bahwa fragmentasi geopolitik global kini semakin terasa di Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan bebas aktif yang dianut Indonesia semakin dikombinasikan dengan strategi fleksibel atau hedging, sehingga Indonesia tidak sepenuhnya terjebak dalam satu blok kekuasaan, melainkan mampu menjaga hubungan dengan banyak pihak.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menambahkan bahwa kini Indonesia melibatkan prinsip resilience-based hedging, yaitu tidak sekadar menjaga fleksibilitas eksternal tetapi juga menambah ketahanan internal. Keterlibatan Indonesia di forum internasional besar seperti G20, ASEAN, dan BRICS bukan hanya simbolis, tetapi juga bagian dari upaya mempertahankan ruang gerak manuver strategis Indonesia di tengah persaingan global yang semakin intens.
Sayangnya, seperti dijelaskan oleh para akademisi dan praktisi hubungan internasional, strategi besar Indonesia banyak yang berhenti di tataran elite. Para pejabat dan diplomat kerap menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami publik luas.
Di sinilah isu komunikasi publik menjadi sangat penting. Narasi diplomasi yang tidak dibumikan akan kalah oleh narasi sederhana dan viral yang mudah dicerna masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa keberhasilan maupun tantangan dalam diplomasi bisa diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Konteks dampak diplomasi ke sektor ekonomi, investasi, keamanan, hingga peluang kerja rakyat harus dipaparkan terus-menerus secara konsisten.
Media sosial pun harus dimanfaatkan untuk membangun narasi yang menjelaskan kebijakan luar negeri secara substantif, bukan sekadar ramai tetapi dangkal atau reaktif. Pengelolaan komunikasi seperti ini dapat mencegah polarisasi yang kontraproduktif di masyarakat dan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebijakan negara.
Pada akhirnya, keberhasilan diplomasi Indonesia tak hanya terukur dari diterimanya Indonesia dalam forum internasional, melainkan juga seberapa jauh rakyat memahami dan mendukung langkah diplomasi yang diambil. Menciptakan jembatan pemahaman antara para pengambil kebijakan dan masyarakat luas menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah penting dari sekedar berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi. Sebab, ketahanan diplomasi nasional sangat dipengaruhi oleh legitimasi publik yang lahir dari keterbukaan informasi dan komunikasi yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik