Menteri ESDM Soroti Ketergantungan Indonesia terhadap Impor LPG
Pada Rabu, 6 Mei 2026, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Menurut beliau, hal ini dinilai membebani devisa negara dan anggaran subsidi energi. Devisa yang dikeluarkan setiap tahun mencapai Rp120 triliun hingga Rp150 triliun, dan nilai tersebut berpotensi meningkat apabila harga minyak dunia naik.
Subsidi LPG dalam APBN Terus Meningkat
Bahlil juga mencermati bahwa subsidi LPG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus mengalami peningkatan. Data Kementerian Keuangan mencatat bahwa subsidi LPG naik dari Rp67,6 triliun pada 2021 menjadi Rp100,4 triliun pada 2022. Angka tersebut kemudian berada di angka Rp74,3 triliun pada 2023, naik menjadi Rp80,9 triliun pada 2024, dan mencapai Rp87 triliun pada 2025.
Konversi Bahan Bakar dalam Negeri
Bahlil menyatakan bahwa kondisi tersebut membuat subsidi energi belum optimal karena sebagian besar menopang komoditas impor bukan sumber daya dalam negeri. Data Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2021, impor LPG mencapai 6,34 juta ton dari total konsumsi nasional 8,36 juta ton. Sementara pada 2025, impor LPG tercatat naik menjadi 7,49 juta ton dari total konsumsi nasional sebesar 9,24 juta ton.
Sebagai upaya menekan impor, pemerintah mendorong pengembangan DME berbasis batu bara kalori rendah. Meski demikian, proyek DME tersebut masih dihadapi dengan tantangan besar, terutama terkait keekonomian dan kebutuhan dukungan subsidi agar harga DME dapat bersaing dengan LPG di masyarakat.