Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia sebelum dibubarkan dan dinyatakan terlarang pada 1966. Perjalanannya tidak berlangsung singkat: organisasi ini tumbuh sejak masa kolonial, mengalami kehancuran setelah Peristiwa Madiun 1948, bangkit melalui Pemilu 1955, lalu runtuh setelah pergolakan politik 1965.
Sejarah PKI dan peristiwa 1965 hingga kini masih memiliki perbedaan penafsiran di kalangan sejarawan. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mencatat, bahan untuk menelusuri rangkaian peristiwa tersebut berasal dari beragam koleksi, termasuk arsip Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang. Karena itu, pembahasan sejarah perlu membedakan fakta yang terdokumentasi, keputusan resmi negara, dan interpretasi yang masih diperdebatkan.
Dari ISDV hingga konflik Madiun
Akar gerakan komunis di Indonesia bermula dari pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi itu berkembang dan pada 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang kemudian dikenal sebagai PKI.
Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan tersebut gagal dan diikuti penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas PKI pun mengalami pembatasan dan tekanan selama masa pemerintahan kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali tampil di arena politik. Namun, pada 18 September 1948, partai tersebut dan kelompok-kelompok kiri terlibat konflik bersenjata dengan pemerintah Republik Indonesia dalam Peristiwa Madiun.
Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan menyebut Peristiwa Madiun sebagai puncak konflik antara pemerintah dan oposisi sayap kiri, terutama Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang terdiri atas sejumlah organisasi berhaluan kiri, termasuk PKI. ANRI juga mencatat adanya proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata.
Pemerintah mengakhiri konflik itu dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sementara sebagian lainnya tewas. Peristiwa tersebut memperburuk hubungan PKI dengan pemerintah dan kelompok politik lain.
Kebangkitan politik pada 1950-an
Setelah mengalami kehancuran organisasi, PKI membangun kembali kekuatannya pada dekade 1950-an di bawah kepemimpinan D.N. Aidit dan sejumlah tokoh lainnya. Organisasi partai diperluas, begitu pula basis dukungan di kalangan buruh, petani, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya.
Kekuatan itu terlihat dalam Pemilu 1955. Data Komisi Pemilihan Umum mencatat PKI meraih 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Hasil tersebut menghasilkan 39 kursi dan menempatkan PKI di urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU.
Dalam pemilihan anggota Konstituante, PKI memperoleh sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi. Perolehan itu menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan politik utama pada masa demokrasi parlementer.
G30S, kekerasan 1965-1966, dan pembubaran
Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin. PKI mendukung gagasan Nasakom yang berupaya menyatukan unsur nasionalis, agama, dan komunis dalam kehidupan politik. Pada awal 1960-an, pengaruh partai menguat melalui organisasi massa dan ruang politik yang diberikan dalam pemerintahan Presiden Soekarno.
Ketegangan dengan Angkatan Darat serta kelompok politik dan sosial lain ikut meningkat. Perselisihan itu berkaitan dengan politik, ideologi, organisasi massa, persoalan agraria, dan gagasan pembentukan angkatan kelima.
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat. Para korban dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S.
Terdapat perbedaan historiografi mengenai pihak yang bertanggung jawab dan tingkat keterlibatan PKI sebagai organisasi. Narasi resmi Orde Baru mengaitkan G30S dengan PKI, sementara penelitian dan sumber sejarah lain membahas keterlibatan sejumlah aktor dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda.
Setelah G30S gagal, Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan dan melakukan tindakan terhadap PKI, organisasi, serta orang-orang yang dianggap terkait. Komnas HAM mencatat bahwa pada 1965-1966 terjadi pembunuhan, penahanan, pemindahan penduduk secara paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Dampaknya juga dirasakan keluarga orang-orang yang dituduh berhubungan dengan PKI.
Pada 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan keputusan pembubaran PKI dan menyatakan partai beserta organisasi massanya sebagai organisasi terlarang. Keputusan itu diperkuat Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 pada 5 Juli 1966, yang melarang PKI di seluruh Indonesia serta kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Pembubaran tersebut menutup keberadaan PKI sebagai kekuatan politik resmi. Perubahan politik pasca-1965 juga mempercepat berakhirnya pemerintahan Soekarno dan lahirnya Orde Baru di bawah Soeharto, yang kemudian diangkat sebagai presiden pada 1968. Hingga kini, G30S, kekerasan 1965-1966, dan tingkat keterlibatan PKI tetap menjadi objek penelitian sejarah dengan menggunakan beragam sumber arsip.