Rabu, 10 Januari 2024 – 04:30 WIB
Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan langkah pemerintah dalam menunjuk Perum Peruri untuk bertransformasi menjadi Badan Teknologi Pemerintah atau Government Technology Agency (GovTech Indonesia) merupakan langkah yang tepat. Nantinya Peruri akan ditugaskan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan proyek-proyek digitalisasi sektor publik, melakukan eksperimen teknologi, dan menggalang kerja sama dengan para inovator.
Menurut Erick, kapasitas Peruri sudah sangat mumpuni dalam pengembangan GovTech tersebut. Karena selama ini Peruri sudah mampu melayani kepentingan negara, seperti untuk kebutuhan pencetakan uang. “Memang untuk GovTech ini lebih cocok (dilakukan oleh) Peruri, yang selama ini sudah melayani kepentingan negara seperti uang, dan ini ekosistemnya kita dukung dengan ekosistem Himbara dan Telkom pastinya,” kata Erick di Istana Negara, Selasa, 9 Januari 2024.
Dia memastikan, dengan tanggung jawab itu, nantinya Peruri akan membuat sebuah aplikasi super yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan sistem di pemerintahan. Karenanya, koordinasi dan sinergi dari sejumlah stakeholder terkait lainnya pun sangat dibutuhkan, untuk mendukung upaya Peruri tersebut. “Tentunya harus didukung juga misalnya oleh Kominfo, Mendagri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan,” ujarnya.
Selain itu, Erick menekankan bahwa nantinya sistem itu akan diintegrasikan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain, yang sebelumnya sudah memiliki aplikasi layanan sendiri “Nanti akan diintegrasikan, pimpinannya Menteri PAN RB,” kata Erick. Meski demikian, Erick mengakui bahwa pengembangan GovTech itu merupakan suatu proyek besar, yang membutuhkan sebanyak 852 ahli dari berbagai sektor. Antara lain dari sektor perbankan, Kementerian/Lembaga, dan pihak-pihak terkait lainnya. “Ini memerlukan 852 ahli, nanti kita konsolidasi dari mana saja. Misalnya perbankan, kementerian, dari Kementerian Pendidikan, dan lain-lain. Kita akan konsolidasi sehingga bisa maksimal,” ujarnya.