Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menegaskan, Indonesia memiliki beragam aset esensial yang diperlukan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satunya adalah berlimpahnya sumber daya manusia (SDM) angkatan kerja yang berusia muda dan cakap digital.
Namun pada saat yang sama, Ma’ruf mengakui bahwa ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam membekali para angkatan kerja muda tersebut. Hal itu misalnya terkait dengan upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka untuk menghadapi pasar kerja yang semakin kompetitif di masa mendatang.
“Kita masih memiliki tantangan yang tidak ringan. Surplus angkatan kerja ini mesti dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing,” kata Ma’ruf dalam Festival Pelatihan Vokasi (FPV) 2023 yang digelar di Hall A JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Oktober 2023.
Wapres menambahkan, visi Indonesia Emas 2045 merupakan visi yang telah dicanangkan untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Berbagai kajian memprediksi, Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari posisi negara berpenghasilan menengah, dan masuk menjadi lima besar ekonomi dunia.
“Bonus demografi seyogianya mampu menjadi kekuatan besar yang menggerakkan kemajuan ekonomi bangsa, bukan malah membebani,” ujarnya.
Karenanya, Ma’ruf menegaskan bahwa pembangunan SDM unggul ini butuh komitmen yang tinggi, serta sinergi lintas pemangku kepentingan. “Jangan sampai unggul hanya kuantitasnya saja, tetapi lupa kualitasnya, baik secara fisik, karakter, etos kerja, kedisiplinan, keterampilan, maupun intelektual,” kata Ma’ruf.
Untuk itu, Ma’ruf memastikan bahwa pemerintah juga akan terus menggerakkan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Kedua hal tersebut menurutnya sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan cita-cita Indonesia Emas 2045 tersebut.
Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem terus dilakukan, dan tidak hanya melalui pengurangan beban pengeluaran saja. Tetapi juga melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, di mana salah satunya adalah pelatihan vokasi guna meningkatkan kapasitas masyarakat.
“Dari perspektif ketenagakerjaan, penguatan pelatihan vokasi merupakan suatu respons kebijakan dalam rangka memenuhi permintaan angkatan kerja di berbagai sektor industri. Termasuk sektor jasa dan pasar kerja global yang semakin kompetitif,” kata Ma’ruf.
Dia mengatakan, komitmen pemerintah sangat kuat untuk menciptakan tenaga kerja Indonesia yang produktif dan berdaya saing. Termasuk menyediakan payung hukum penguatan kebijakan, berupa Perpres tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
“Akselerasi revitalisasi tersebut perlu terus disinergikan, sehingga tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan mutu. Percepatan revitalisasi juga harus membenahi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga terus relevan dengan kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.