Rabu, 22 November 2023 – 06:21 WIB
Serang – Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2024 naik hanya Rp 66.532 atau 2,5 persen. Jika dibandingkan UMP 2023 yang sebesar Rp 2.661.280, maka UMP Banten di 2024 menjadi Rp 2.727.812.
Ketetapan upah buruh di 2024 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten nomor 561/Kep.287-Huk/2023 tentang penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) Banten. “Menetapkan upah minimum provinsi Banten tahun 2024 sebesar Rp2.727.812,” begitu isi tulisan dalam SK tersebut, dikutip Selasa, 21 November 2023.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Al Muktabar, selaku Pj Gubernur Banten, kenaikan UMP 2024 mengikuti sejumlah aturan, yakni PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Kemudian Undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan Peraturan Pemerintah (PP) pengganti UU nomor 2 tahun 2022, tentang cipta kerja.
Kemudian PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 51 tahun 2023, tentang pengupahan. “UMP sebagaimana dimaksud berlaku bagi pekerja dengan masa kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan,” begitu dalam tulisan lainnya.
Jika dikemudian hari terjadi kekisruhan penetapan UMP Banten, maka penyelesaiannya diserahkan kepada buruh dan pengusaha. Pemprov Banten hanya menerima laporan dari penyelesaian tersebut.
Keputusan itu berlaku mulai 01 Januari 2024 dan ditandatangani Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, pada hari ini, Selasa, 21 November 2023. “Penyelesaian permasalahan upah minimum dinegosiasikan antara pengusaha dengan pekerja secara Bipartit dan dilaporkan kepada Gubernur Banten melalui Disnakertrans” kutipan lainnya.
Berikut perhitungan Pemprov Banten dalam menerapkan UMP 2023:
1) UMP tahun 2023: Rp2.661.280
2) Rata-rata konsumsi rumah tangga: Rp 1.743.687
3) Rata-rata anggota rumah tangga: 3,95 orang
4) Rata-rata banyaknya ART bekerja: 1,64 orang
5) Pertumbuhan ekonomi Banten: 4,60 persen
6) Inflasi provinsi: 2,04 persen
7) Index tertentu: 0,10 (alpha)
8) UMP 2024: Rp2.727.812
9 Kenaikan: Rp66.532
10) Kenaikan: 2,50 persen
Halaman Selanjutnya: “UMP sebagaimana dimaksud berlaku bagi pekerja dengan masa kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.”