Senin, 8 Januari 2024 – 23:13 WIB
Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) resmi menutup pendaftaran lelang jabatan Eselon I dan II pada 5 Januari 2024 lalu. Jumlah pendaftar yang mengikuti lelang mencapai 433 orang.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri mengatakan, berdasarkan data yang direkap oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian, total peserta yang mengikuti lelang adalah 433 orang. Bila dirinci, sebanyak 80 orang mendaftar untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau setara jabatan eselon I, dan sebanyak 353 orang untuk JPT Pratama atau setara jabatan eselon II.
“Kementerian Pertanian tentu menyambut positif ternyata banyak pendaftar dari luar instansi Kementan. Tercatat lebih dari 30 persen merupakan pendaftar dari kementerian/lembaga lain, bahkan ada yang berasal dari unsur pemerintah daerah,” ujar Kuntoro dalam keterangannya Senin, 8 Januari 2024.
Menurut Kuntoro, sebanyak 30 orang dari kementerian/lembaga lain mendaftar untuk JPT Madya dan 118 orang untuk JPT Pratama.
Setelah pendaftaran resmi ditutup, rencananya Kementan akan secepatnya mengumumkan seleksi administrasi. Kemudian untuk tahap berikutnya, Kementan akan menyelenggarakan asesmen baik bagi para peserta lelang JPT Madya maupun JPT Pratama.
Dalam proses ini, Kuntoro menyebutkan lelang jabatan untuk pejabat eselon I dan II lingkup Kementan ini seperti disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman adalah untuk mengganti pejabat yang terindikasi tidak bersih, maupun penyegaran terhadap beberapa jabatan di Kementan yang sudah lama tidak berputar ataupun kosong.
“Pak Mentan tegas katakan tidak akan ada pihak manapun yang dapat mempengaruhi. Tim Pansel merupakan pihak yang mandiri dan profesional. Dengan independensi Tim Pansel, kami harapkan akan terpilih pejabat-pejabat terbaik untuk menyukseskan cita-cita swasembada pangan,” jelasnya.
Sebelumnya, pada periode jabatan sebelumnya sebagai Mentan yakni 2014-2019, Amran konsisten dan tegas mencegah praktik KKN di lingkungan Kementan. Amran sudah memproses demosi dan mutasi lebih dari 1.500 pegawai Kementan yang bermasalah dan mempolisikan 700 mafia pangan.
Selain itu, dia juga telah mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementan, dan menolak semua gratifikasi dalam bentuk apapun.