Sabtu, 10 Februari 2024 – 06:48 WIB
Lombok – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyayangkan adanya dugaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB membocorkan data perbankan ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
Selain itu, ada dugaan penggunaan dana FKIJK (Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan) tidak diperuntukan pada tempatnya. Dana tersebut seharusnya ada pada OJK NTB untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat NTB agar tidak mudah terjerat pinjaman online atau investasi bodong lainnya, namun diduga dana tersebut diperuntukan untuk memenangkan beberapa calon legislatif di NTB.
Ketua KAMMI NTB, Muhammad Amri Akbar menyayangkan bocornya data perbankan yang bersumber dari OJK NTB tersebut dan penggunaan dana FKIJK yang tidak pada tempatnya. “Kami sangat prihatin dengan kondisi demokrasi kita hari ini, banyak lembaga negara hari ini yang terindikasi tidak netral didalam pelaksanaan Pemilu 2024 di mana hal – hal semacam ini dapat mereduksi dan merusak kualitas demokrasi kita,” katanya, Jumat, 9 Februari 2024.
Kabar OJK NTB terlibat mengalokasikan dana FKIJK sudah santer beredar. Bahkan kebocoran data perbankan sudah beredar lama. Seorang guru besar di salah satu kampus di Mataram melaporkan salah satu perbankan dengan mengklaim memegang data yang bersumber dari OJK.
Muhammad Amri menilai OJK NTB tidak bersikap netral dalam menyongsong Pemilu 2024. “Kami juga mendengar kabar dan sudah menjadi bahan diksusi di kawan – kawan aktivis pemuda dan mahasiswa tentang dugaan adanya keterlibatan OJK NTB dalam aktivitas politik praktis. Ya katanya OJK NTB menjadi supporting system di dalam agenda pemenangan salah satu caleg yang ada di NTB,” ujar dia.
Dia memperingati OJK NTB agar tidak melakukan sesuatu yang keluar dari tugas, fungsi dan kewajibannya. “Kami memberikan alarm kepada OJK NTB untuk jangan sampai keluar daripada tugas, fungsi dan kewajibannya,” kata dia.
OJK NTB didesak untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam urusan politik praktis. Karena netralitas lembaga negara wajib untuk dijalankan oleh setiap lembaga negara, termasuk OJK NTB.
“Hari ini OJK NTB citranya sedang rusak setelah membuat kegaduhan ditengah masyarakat setelah adanya kebocoran data rahasia perbankan yang diduga kuat dilakukan oleh oknum yang ada di internal OJK. Harusnya OJK NTB insyaf dan mengevaluasi diri jangan malah berulah lagi dengan ikut-ikut dalam agenda pemenangan yang jelas – jelas hal itu melanggar netralitas lembaga negara,” ujar Amri.
Dia meminta OJK fokus menggunakan anggaran FKIJK untuk meningkatkan literasi keuangan, sehingga masyarakat NTB yang saat ini berada pada urutan tertinggi kredit macet Pinjol di Indonesia dapat memiliki bekal pengetahuan terkait literasi keuangan.
“Lebih baik OJK NTB fokus kepada usaha peningkatan kapasitas literasi keuangan masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh investasi bodong karena kepala OJK NTB sendiri mengakui kalau korban investasi bodong di NTB masih tinggi,” katanya.
“Harusnya dana-dana yang terhimpun dari pungutan sektor jasa keuangan digunakan untuk memasifkan sosialisasi tentang literasi keuangan, bersinergi dan berkolaborasi dengan semua elemen untuk mencegahnya semakin banyaknya masyarakat yang menjadi korban investasi bodong masyarakat bukan untuk hal-hal di luar dari tugas, fungsi dan kewajiban OJK,” tegasnya.
Bantahan OJK
Sebelumnya, Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy membantah kebocoran data perbankan dilakukan oleh OJK NTB. “Itu bisa saya pastikan datanya bukan dipublikasikan oleh OJK,” katanya.
Dia meragukan data yang diklaim guru besar di salah satu kampus di Mataram tersebut berasal dari OJK.
“Nggak ada yang tahu kan itu data benar apa nggak? Dia (guru besar) tidak memperlihatkan datanya kan? Hanya pihak OJK saja yang mengetahui kebenaran angkanya. Tapi sudah pasti bukan kami yang mengeluarkan,” kata dia.
Sementara terkait dengan penggunaan penggunaan dana FKIJK yang tidak sesuai dengan tempatnya alias membiayai kampanye beberapa Caleg, dia tegas mengatakan OJK NTB tidak ikut campur urusan politik.
“Apa yang ada di belakang ini kan kita tidak tahu. Kami tidak ingin ikut–ikutan urusan politik,” kata Rico.