Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada hari ke-71 kampanye pemilu menyoroti keputusan atas pelanggaran etik KPU serta putusan pelanggaran etik MK yang terjadi pada proses demokrasi yang berlangsung.
Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar melaksanakan kampanye terbuka di Lapangan Karang Pule, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Anies menggunakan bahasa Sasak saat berkampanye dan mengatakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjadi peringatan bagi pimpinan dan anggota KPU untuk tidak lagi melakukan pelanggaran etik. Anies juga mengajak seluruh pendukungnya dari seluruh daerah di Indonesia, termasuk dari NTB, untuk meramaikan kampanye hari terakhir Pilpres 2024 di Jakarta Internasional Stadium (JIS) pada 10 Februari mendatang.
Pada agenda kampanye akbar Partai Nasional Demokrat di Lapangan Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Anies menyoroti wilayah melaut nelayan yang sempit dan menyebut Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan masuk salah satu kota dari 40 kabupaten kota di Indonesia yang akan dibangun apabila terpilih menjadi presiden dan wakilnya Muhaimin Iskandar memimpin bangsa Indonesia setelah Pemilu 2024. Cawapres Muhaimin Iskandar juga menghadiri acara Selawat dan Rojabiah dengan ratusan kiai dan nyai kampung di Pondok Pesantren Raudhotuttholabah, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, dan berjanji akan menggenjot produksi pupuk.
Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperingati HUT ke-16 Partai Gerindra di Bali untuk meneladani semangat pahlawan. Prabowo meminta kader dan pendukungnya untuk menurunkan baliho yang berunsur kampanye sebelum masa tenang Pemilu 2024 dalam kesempatan itu. Peringatan HUT Gerindra dilanjutkan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, dengan acara yang sederhana.
Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo melakukan kampanye akbar di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Ganjar mengedepankan sumber daya manusia untuk mengatasi persoalan di wilayah tersebut, sambil memperkenalkan programnya, mengedukasi masyarakat di sana mengenai penanganan tengkes yang tidak bisa hanya dengan makan siang gratis, serta perlakuan kepada masyarakat dengan disabilitas. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga mengingatkan agar pemerintah harus memperhatikan sikap rakyat, dari kalangan akademisi hingga masyarakat sipil terhadap pelanggaran etika pemilu.