Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi belanja pegawai pada bulan Januari 2024 telah mencapai Rp 15,3 triliun. Angka ini mengalami peningkatan dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 12,1 triliun.
Bendahara Negara ini menjelaskan, realisasi belanja tersebut terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan dengan realisasi mencapai Rp 10,3 triliun. Angka ini lebih tinggi dari Januari 2023 yang mencapai Rp 9,8 triliun. Selain itu, terdapat pembayaran tunjangan kinerja (tukin) honorarium, lembur dan lainnya yang mencapai Rp 5 triliun, meningkat dari periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp 2,3 triliun.
“Realisasi tukin, honorarium, lembur dan lainnya ini meningkat dua kali lipat dari Januari 2023,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA pada Kamis, 22 Februari 2024.
Bila dirinci, anggaran untuk belanja pegawai Kementerian/Lembaga (K/L) direncanakan sebesar Rp 276,3 triliun, sementara belanja non K/L Rp 205,1 triliun. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing K/L.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan per Januari 2024 realisasi belanja Pemerintah Pusat sudah mencapai 3,9 persen dari pagu anggaran. Dia menjelaskan, dari realisasi belanja Pemerintah Pusat ini, untuk belanja kementerian lembaga sudah mencapai Rp 44,8 triliun atau 4,1 persen dari pagu. “Terutama sangat didukung atau dikontribusikan oleh belanja yang berurusan dengan Pemilu,” jelasnya.
Sri Mulyani mengatakan, sedangkan belanja non kementerian lembaga per Januari 2024 ini sudah mencapai Rp 51,6 triliun atau 3,8 persen dari pagu. Realisasi belanja ini digunakan untuk pembayaran pensiun.