Senin, 11 Maret 2024 – 00:02 WIB
Beijing – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyatakan dukungannya terhadap Program Makan Siang Gratis yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Namun, program tersebut harus dijalankan tanpa menciptakan instabilitas keuangan di Indonesia.
Pernyataan Destry ini merespons pertanyaan peserta kuliah umum di Peking University Beijing, Chen. Dia ditanyai mengenai Program Makan Siang Gratis yang menjadi program unggulan dari calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
“Bank Indonesia adalah lembaga independen dan Program Makan Siang Gratis adalah program pemerintah baru, jadi selama program tersebut tidak menciptakan ketidakstabilan dalam keuangan, Bank Indonesia mendukung,” kata Destry dikutip pada Minggu, 10 Maret 2024.
Destry mengungkapkan bahwa pasca COVID-19, kesenjangan semakin meningkat di Indonesia, oleh karena itu Pemerintah juga memberikan bantuan sosial baik berupa uang maupun barang.
“Dengan adanya program makan siang gratis, bantuan diberikan dalam bentuk makanan untuk investasi generasi mendatang,” tambah Destry.
Program ini diperkirakan akan menelan anggaran hingga Rp460 triliun dengan target 82,9 juta anak sekolah di seluruh Indonesia untuk membantu mengatasi kekurangan gizi.
“Sejauh program ini masih dalam batasan anggaran, akan baik-baik saja, Bank Indonesia mendukung selama masih masuk ‘budget contraint’,” ungkap Destry.
Meskipun begitu, Destry menyatakan bahwa belum ada koordinasi khusus dengan pemerintahan baru mengenai kebijakan Bank Indonesia ke depan. “Saya pikir siapapun yang menang, kuncinya adalah keberlanjutan kebijakan,” tambah Destry.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, menilai Program Makan Siang Gratis perlu direncanakan secara matang, terutama dari segi anggaran. Menurutnya, Pemerintah perlu menentukan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut serta membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.
Rincian dari Program Makan Siang dan Susu Gratis telah dibahas dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dilakukan oleh pemerintahan berikutnya. (Ant)