Selasa, 26 Maret 2024 – 00:00 WIB
Jakarta – Pemerintah telah mengumpulkan Rp 342,88 triliun dari penerimaan pajak hingga 15 Maret 2024. Jumlah tersebut sudah mencapai 17,24 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 1.989,9 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penerimaan pajak hingga Maret 2023 mengalami tekanan karena harga komoditas yang menurun sejak tahun lalu.
Dia mengatakan, kondisi ini menyebabkan perusahaan meminta restitusi. Namun, pertumbuhan bruto masih mencapai 5,7 persen.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa penerimaan pajak berasal dari PPh Non Migas sebesar Rp 203,92 triliun atau 19,18 persen, PPN dan PPnBM sebesar Rp 121,92 triliun atau 15,03 persen dari target APBN. Selain itu, PBB dan pajak lainnya sebesar Rp 2,56 triliun atau 6,79 persen dari target APBN, dan PPh Migas sebesar Rp 14,48 triliun atau 18,95 persen dari target APBN.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif seiring dengan ekonomi nasional yang stabil. Secara rinci, PPh 21 tumbuh 24,3 persen atau Rp 59,91 triliun, PPh 22 Impor Rp 16,09 triliun naik 7,4 persen. Sedangkan, PPh Orang Pribadi (OP) tumbuh 4,1 persen atau Rp 2,59 triliun, PPh 26 tumbuh 2,3 persen atau Rp 15,35 triliun, PPh Final mencapai Rp 20,79 triliun atau tumbuh 13,5 persen, dan PPN Impor naik 2,4 persen mencapai Rp 51,30 triliun.
Namun, terdapat kontraksi pada PPh Badan sebesar -10,6 persen atau Rp 55,91 triliun, dan PPN DN terkontraksi -25,8 persen atau Rp 65,03 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas pada tahun 2023 yang berdampak pada peningkatan restitusi pada tahun 2024. Di luar restitusi, pertumbuhan bruto PPh Badan dan PPN DN masing-masing 7,5 persen dan 6,9 persen.