Sabtu, 22 Juni 2024 – 18:43 WIB
Jakarta – Pemerintah secara resmi menetapkan pembelian gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) menggunakan Kartu Identitas Penduduk (KTP). PT Pertamina (Persero) melakukan berbagai langkah untuk menjalankan ketetapan tersebut.
Akademisi sekaligus Ekonom, Handi Raszi Idris berpendapat bahwa pola penerapan elpiji bersubsidi di Indonesia tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya basis data yang baik.
“Realisasinya tidak sejalan, mungkin konsepnya bagus, tapi ketika pelaksanaannya banyak yang bolong atau tidak dilaksanakan secara konsisten,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, dikutip pada Sabtu, 22 Juni 2024.
Menurut Handi yang juga Wakil Rektor II Universitas Paramadina, pemerintah sudah harus mulai memperbaiki ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan.
“Masing-masing (lembaga pemerintah) menyumbang kenapa kondisi sekarang bisa terjadi, mulai dari pelaksanaannya, monitoringnya, penegakan hukumnya,” tegas Handi.
Handi berharap subsidi yang diberikan pemerintah tepat sasaran, mengingat alokasi anggaran yang cukup besar dari pemerintah.
“Jangan sampai ini (subsidi) misalokasi, kasian rakyat kita, yang harusnya menerima jadi tidak menerima. Ini harus jadi concern pemerintah, jangan sampai subsidi yang diberikan itu tidak tepat sasaran, dananya besar tapi yang menerima orang mampu,” tutup Handi.