Kamis, 20 Juni 2024 – 02:52 WIB
Mataram – UMKM yang merupakan binaan Pemprov NTB tidak dapat berjualan selama acara kejuaraan balap motocross dunia atau MXGP 2024 yang berlangsung dua seri di Sirkuit Selaparang, Kota Mataram, Lombok.
Direktur Proyek MXGP Indonesia, Diaz Rahmah Irhani menyatakan bahwa hingga saat ini para kepala dinas di Pemprov NTB tidak melibatkan UMKM binaan untuk berjualan di acara MXGP.
“Tahun ini Pemprov tidak mendukung kegiatan kami, jadi UMKM di bawah binaan Pemprov tidak dapat ikut serta dalam acara MXGP. Karena pernyataan PJ membantu dengan doa sehingga kepala dinas terkait tidak dapat melibatkan UMKM binaan Pemprov,” kata dia pada Rabu, 19 Juni 2024.
Meskipun demikian, Pemkot Mataram telah melibatkan UMKM binaan mereka untuk berjualan di lokasi MXGP.
“Tapi karena dukungan Pemkot Mataram, tahun ini kita bekerja sama dengan dinas koperasi dan Disdag (Dinas Perdagangan) untuk mendukung UMKM,” ujarnya.
Diaz menyebutkan sekitar 200 UMKM binaan Pemkot Mataram yang akan mengisi stand UMKM di lokasi selama acara internasional tersebut.
“Kurang lebih 150-200 UMKM yang akan bergabung,” ujarnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi tidak mendukung pelaksanaan MXGP di NTB dengan alasan MXGP sebelumnya menimbulkan utang.
Dalam menyikapi hal tersebut, Diaz menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan MXGP dari tahun ke tahun tidak menggunakan APBD NTB dan mendapat sponsor dan dukungan dari pusat. Oleh karena itu, dia merasa heran dengan pernyataan tentang utang MXGP, karena itu bukan merupakan tanggung jawab daerah.
Lalu Gita juga menyatakan tidak memaksa Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membeli tiket MXGP. Namun, Diaz mengklaim bahwa sejak 2022 MXGP digelar di NTB hingga 2024, tidak pernah ada permintaan kepada pemerintah daerah untuk melibatkan ASN.
“Dalam pelaksanaan MXGP dari tahun ke tahun, tidak pernah ada permintaan kepada PJ untuk pembelian tiket oleh ASN. Jadi saya rasa tahun kemarin tidak melibatkan, jadi seharusnya tidak ada isu seperti ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) NTB, Abdul Majid merasa kecewa dengan kebijakan Lalu Gita Ariadi yang dianggap menghilangkan event yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya PKL. Menurutnya, setiap event internasional di NTB selalu memberikan keuntungan bagi PKL namun Lalu Gita mencoba menghapusnya.
Dengan tidak adanya dukungan dari Pemprov NTB, UMKM binaan mereka tidak dapat berjualan di event MXGP 2024. Namun, Pemkot Mataram tetap mendukung UMKM untuk ikut serta dalam acara tersebut.