Menjelang perayaan Idul Fitri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah melakukan perombakan besar dalam struktur birokrasi dengan merotasi dan mempromosikan 25 pejabat eselon II. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), melakukan pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jabar, termasuk kepala dinas, kepala biro, hingga direktur rumah sakit. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menyegarkan organisasi dan meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah.
Pelantikan kali ini berbeda dari biasanya yang digelar di Gedung Sate atau Gedung Pakuan, karena dilakukan di lapangan terbuka di Kabupaten Karawang. Acara tersebut disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam daftar yang diumumkan, terdapat 25 nama pejabat yang mengalami rotasi maupun promosi. Beberapa di antaranya merupakan pejabat yang diangkat oleh Gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil, namun kini dipindahkan atau mendapatkan posisi baru di era kepemimpinan Dedi Mulyadi.
Perombakan ini dilakukan sebelum Gubernur Dedi Mulyadi genap menjabat 100 hari. Dalam sambutannya, ia berharap para pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dedi Mulyadi mengatakan, “Kami melantik saudara-saudara sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan. Semoga amanah ini dijalankan dengan baik, sesuai aturan yang berlaku, serta didedikasikan sepenuhnya untuk masyarakat.”
Daftar pejabat yang baru saja dilantik sebagai pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencakup berbagai jabatan. Salah satunya adalah Dedi Taufik Kurohman, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kini dipercaya menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Selain itu, terdapat nama-nama lain yang juga mengalami perubahan posisi dalam struktur birokrasi Pemprov Jabar.
Meski telah terjadi rotasi, beberapa posisi di lingkungan Pemprov Jabar masih kosong, seperti Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Organisasi, serta Kepala Biro Perekonomian. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kesegaran dan efektivitas baru dalam menjalankan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat.