Dalam forum ekonomi di Jakarta, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku tidak boleh diskriminatif atau hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Prabowo memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghilangkan mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran yang diutarakan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah penerapan tarif timbal balik selama kepresidenan Donald Trump.
Dalam upaya untuk menyeimbangkan perdagangan dengan AS, Apindo bekerja sama dengan pemerintah untuk memahami situasi yang ada. Diskusi terutama berfokus pada komoditas seperti kapas dan jagung, di mana AS ingin mengurangi defisit perdagangannya. Shinta Kamdani, Ketua Apindo, menegaskan pentingnya agar impor komoditas langsung diberikan kepada industri tanpa melalui pihak ketiga, sehingga dapat memotong akar masalah yang ada. Dengan demikian, Prabowo dan pemerintahnya bertujuan untuk memperbaiki sistem kuota impor yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa impor komoditas akan lebih efisien dan adil agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan kebijakan perdagangan yang menguntungkan bagi semua pihak tanpa diskriminasi.