Memahami media tidak hanya tentang isi, konteks, dan informasi yang disampaikan kepada publik. Vincent Mosco, seorang pakar komunikasi yang dikenal karena pendekatan ekonomi politik media dalam bukunya “The Political Economy of Communication,” mengatakan bahwa di balik media terdapat unsur ekonomi dan politik. Dia menekankan pentingnya melihat media bukan hanya sebagai sumber informasi, hiburan, dan edukasi, tetapi juga sebagai medan pertarungan antara kepentingan ekonomi dan politik.
Mosco menyatakan bahwa analisis kritis terhadap media harus holistik, tidak hanya memperhatikan aspek internal dan perkembangan teknologi media, tetapi juga aspek ekonomi dan politik kekuasaan. Siapa yang memiliki media, siapa yang mengatur, dan kebijakan seperti apa yang dibuat akan mempengaruhi konten yang diterima oleh publik setiap harinya.
Hubungan antara media, ekonomi, dan politik kekuasaan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Pemilik modal media cenderung memprioritaskan faktor ekonomi, sementara hubungan dengan politik kekuasaan dipengaruhi oleh peran negara. Peran media sebagai kontrol terhadap praktik kekuasaan negara dalam sistem demokrasi menunjukkan pentingnya kebebasan pers sebagai hak asasi manusia.
Dalam konteks Indonesia, media massa sering kali terafiliasi dengan kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi tertentu, terutama selama periode pemilu dan pemilihan presiden. Mosco memperingatkan bahwa media tidak pernah benar-benar netral, sehingga kritis dalam mengonsumsi informasi media sangat penting. Publik perlu mengembangkan keterampilan untuk melihat berita secara objektif, memahami bahwa media tidak terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik.
Dengan meningkatnya regulasi negara terhadap media, relasi antara media dan publik juga semakin terpengaruh. Mosco menekankan perlunya kekritisan dalam mengonsumsi informasi media untuk memahami peran media dalam konteks ekonomi dan politik. Dalam situasi di mana pemilik media, faktor politik, dan relasi kekuasaan dominan, netralitas media sering kali menjadi pertanyaan, dan kebebasan pers menjadi kunci dalam membangun informasi yang seimbang.