Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memperhatikan tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh pemerintah daerah (Pemda). Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang diadakan secara virtual, Mendagri menyoroti 10 daerah dengan kinerja realisasi APBD terbaik serta yang perlu perbaikan.
Dalam pertemuan itu, Mendagri menekankan peran belanja pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Belanja tersebut berperan penting dalam meningkatkan uang yang beredar, yang pada gilirannya memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor swasta.
Mendagri mengapresiasi daerah-daerah yang berhasil menunjukkan kinerja realisasi APBD tertinggi, sambil memberikan masukan kepada daerah yang masih perlu meningkatkan realisasinya. Data dari Kemendagri mengungkapkan 10 daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja tertinggi serta terendah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.
Selain itu, dalam rapat tersebut, Mendagri juga membahas peran Pemda dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah konkret telah diambil dengan penerbitan Surat Edaran tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Rapat koordinasi itu dihadiri oleh sejumlah pejabat penting seperti Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Peserta rapat melibatkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia. Mendagri mendorong percepatan realisasi program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan kebijakan APBD agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.