Program Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri dalam upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan. Inisiatif pendidikan dasar ini terintegrasi dengan program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga yang lebih luas. Sinergi ini disorot selama forum publik “Double Check” yang bertema “Seberapa Jauh Negara Melindungi Rakyatnya?” Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto langsung menugaskan mereka untuk menangani kemiskinan secara langsung.
Menurut data Badan Pusat Statistik, ada sekitar 3,1 juta orang yang tinggal dalam kemiskinan ekstrim dan sekitar 24 juta orang yang berada dalam kemiskinan umum. Untuk menyelesaikan tantangan ini, diperlukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kementerian Sosial tradisionalnya bekerja di tingkat hilir, namun sekarang fokusnya adalah pada pemberdayaan orang untuk lepas dari kemiskinan.
Dalam upaya mencapai tujuan ini, Kementerian Sosial memprioritaskan program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Lebih dari Rp75 triliun dialokasikan untuk program-program ini, yang disalurkan langsung kepada penerima melalui transfer tunai. Sekolah Rakyat juga menjadi fokus utama, dengan rencana pembukaan 65 sekolah baru bulan Juli dan target total 100 sekolah pada akhir tahun.
Pemerintah daerah juga diajak untuk mendukung inisiatif Sekolah Rakyat ini melalui koordinasi tentang penggunaan lahan, infrastruktur, dan kondisi bangunan yang dibutuhkan. Program-program pemerintah saat ini tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga fokus pada pemberdayaan masyarakat. Dengan kerja sama lintas lembaga yang erat, diharapkan program-program Presiden Prabowo dapat membantu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.