Pada Kamis, 5 Juni 2025, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) telah menyelesaikan proses penandatanganan akta jual beli dan pengambilalihan saham PT Bank Victoria Syariah (BVIS) sebesar Rp 1,5 triliun di Menara BTN pada 4 Juni 2025. Tindakan korporasi ini akan diikuti dengan pemisahan unit usaha (spin-off) BTN Syariah menjadi entitas Bank Umum Syariah (BUS).
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa proses spin-off diperkirakan akan berlangsung selama dua hingga tiga bulan setelah penandatanganan akuisisi ini. Ia optimis bahwa keseluruhan proses akan selesai pada Oktober atau November 2025. Nixon juga menjelaskan bahwa BTN telah menerima izin yang diperlukan sehingga mereka dapat segera melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dengan nilai sekitar Rp 1,5 triliun.
Setelah spin-off, BTN Syariah yang telah digabungkan dengan BVIS diharapkan akan menjadi lebih besar. Nixon menyatakan komitmennya untuk menjadikan bank syariah baru ini menjadi bank syariah terbesar kedua dalam waktu yang relatif singkat. Dia juga menyebut bahwa pihaknya akan melakukan integrasi dengan Bank Victoria dalam berbagai aspek, mulai dari teknologi informasi, sumber daya manusia, model bisnis, hingga tata kelola.
BTN berencana untuk memperkuat modal sebelum spin-off dilakukan. Nixon menjelaskan bahwa modal awal sebesar Rp 6 triliun diperlukan untuk mencapai status bank BUKU 2. Modal tersebut akan berasal dari pendanaan BTN sendiri, pembelian saham BVIS, dan rights issue yang akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Nixon juga menyebutkan bahwa strategi mengakuisisi BVIS dan menggabungkannya dengan BTN Syariah dipilih karena dianggap lebih mudah dan cepat daripada membangun bank baru.
Pada akhir 2023, total aset BTN Syariah telah mencapai Rp 54,28 triliun yang mengharuskannya untuk melakukan spin-off sebelum akhir 2025. Nixon memproyeksikan bahwa aset BTN Syariah akan mencapai sekitar Rp 65–67 triliun saat resmi menjadi BUS pada Oktober 2025. Semua langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem perbankan syariah Indonesia dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.