Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, telah menjadi pusat perhatian publik setelah keputusannya untuk meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebanyak 250 persen memicu protes massal. Meskipun keputusan tersebut telah dicabut dan permintaan maaf telah diajukan, demonstrasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada Rabu (13/8) tetap berlanjut, bahkan menyerukan agar Sudewo mengundurkan diri.
Sudewo mulai menjabat sebagai Bupati Pati sejak 18 Juli 2025 setelah berhasil memenangkan Pilkada 2024 bersama wakilnya, Sujarwanto Dwiatmoko. Dengan meraih 419.684 suara atau 53,53 persen, pasangan ini mengusung slogan “Wong Asli Pati Wae Go”.
Profil Sudewo menunjukkan bahwa ia lahir di Pati pada 11 Oktober 1968 dan menyelesaikan pendidikan menengah di SMAN 1 Pati sebelum melanjutkan studi di Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Diponegoro (UNDIP) dengan gelar Sarjana Teknik Sipil dan gelar magister di bidang Teknik Pembangunan. Karier profesionalnya dimulai di sektor konstruksi sebelum terjun ke pemerintahan.
Keterlibatan Sudewo dalam politik dimulai dari Partai Gerindra, di mana ia menjabat sebagai Anggota DPR RI dan Ketua DPP Gerindra Bidang Pemberdayaan Organisasi. Selain itu, ia juga memiliki sejarah keterlibatan dalam berbagai organisasi sejak usia muda.
Namun, kebijakan kontroversial Sudewo dalam menaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen menuai kritik tajam dari masyarakat Pati, terutama yang merasa terbebani oleh kebijakan tersebut. Meskipun kebijakan tersebut dibatalkan, reaksi publik yang massif memaksa Sudewo untuk mempertimbangkan mundur dari jabatannya.
Dalam situasi politik yang memanas, KPK juga mengaitkan Sudewo dengan dugaan penerimaan suap dalam kasus pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Meskipun membantah tuduhan tersebut, Sudewo kini menghadapi ujian politik yang besar selama masa jabatannya sebagai Bupati Pati 2025–2030. Kesempatan untuk memperjelas perannya dalam kasus tersebut masih terbuka, sambil menghadapi tuntutan mundur dari sebagian warga.