Pada Kamis, 14 Agustus 2025, Pihak Istana Negara melalui Mensesneg, Prasetyo Hadi membantah rumor yang menyebutkan bahwa Payment ID dibuat untuk memata-matai transaksi masyarakat. Menurutnya, Payment ID sebenarnya dibuat sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos). Prasetyo menjelaskan bahwa Payment ID digunakan untuk mapping dan identifikasi terhadap penyaluran bansos agar hal-hal yang tidak seharusnya terjadi dapat dicegah.
Politikus Partai Gerindra ini juga menegaskan bahwa teknologi yang digunakan pemerintah untuk mengawasi transaksi keuangan masyarakat sudah sangat mumpuni. Selain itu, dia memastikan bahwa pemerintah akan berhati-hati dalam menerapkan sistem ini terutama karena berkaitan dengan data pribadi masyarakat. Meskipun begitu, data terkait produksi yang bersifat laporan dapat menjadi terbuka dan tidak boleh disembunyikan.
Bank Indonesia juga menegaskan bahwa implementasi Payment ID belum akan diluncurkan pada 17 Agustus mendatang dan masih dalam tahap uji coba. Payment ID disiapkan untuk membantu program bantuan sosial non tunai yang akan diluncurkan pemerintah. Uji coba sistem transaksi keuangan ini direncanakan akan dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025.