Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengapresiasi Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang telah diajukan oleh pemerintah. Menurutnya, dokumen tersebut memiliki potensi positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, Misbakhun menekankan pentingnya kewaspadaan dalam pengelolaan risiko terkait.
Menurut Misbakhun, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada tahun 2026 dianggap sebagai angka yang realistis, asalkan pelaksanaan program prioritas dan reformasi struktural tetap konsisten. Ia juga menyoroti berbagai parameter ekonomi yang telah dipatok oleh pemerintah, seperti kurs rupiah dan yield Surat Utang Negara 10 tahun, yang menunjukkan sikap hati-hati dalam menghadapi gejolak pasar global.
Selain itu, Misbakhun juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi, baik dari segi stabilitas makro maupun masalah struktural. Productivitas industri, ketergantungan terhadap impor pangan dan energi, serta perluasan kapasitas fiskal melalui peningkatan pendapatan negara menjadi beberapa fokus perhatian.
Dalam konteks energi, Misbakhun menekankan pentingnya target lifting minyak dan gas sebagai indikator ketahanan energi negara. Dalam hal ini, ia mengomentari capaian lifting minyak nasional yang melampaui target APBN 2025, sebagai bukti bahwa target pemerintah terkait lifting minyak dan gas pada RAPBN 2026 dianggap realistis.
Tantangan global dan domestik juga tidak luput dari sorotan Misbakhun. Perlambatan ekonomi di Tiongkok, dampak kesepakatan tarif impor Indonesia-AS, serta perubahan harga komoditas akibat ketegangan geopolitik menjadi faktor risiko yang harus diantisipasi. Di sisi lain, tantangan domestik seperti kontrol inflasi pangan, percepatan hilirisasi industri, dan transformasi ekonomi digital juga dianggap sebagai hal yang perlu diperhatikan.
Tentu saja, pendapatan negara yang diharapkan dan pengelolaan belanja negara dengan kualitas yang baik menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas fiskal. Komisi XI DPR RI yang dipimpin oleh Mukhamad Misbakhun berkomitmen untuk mendukung penuh langkah-langkah pemerintah dalam mengawal implementasi RAPBN 2026 guna menjaga keseimbangan pembangunan nasional, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi nota keuangan dan RAPBN 2026 yang merupakan instrumen fiskal penting dalam menjawab tantangan ekonomi dan mempersiapkan Indonesia menghadapi persaingan global.
Nota Keuangan RAPBN 2026: Tantangan dan Realitas
