Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp200 triliun dari rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke bank umum untuk disalurkan sebagai kredit produktif. Langkah ini disambut baik oleh para ekonom yang melihatnya sebagai momentum penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Menurut Anton Hendranata, Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., kebijakan ini bukan hanya strategi fiskal biasa, tetapi juga terobosan yang memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sektor UMKM. Dana sebesar Rp200 triliun tersebut diharapkan dapat menggerakkan sektor riil, mempercepat pembangunan, dan menghidupkan kembali aktivitas UMKM serta infrastruktur sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
Anton juga menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerjasama antara Kementerian Keuangan, BI, dan bank umum sebagai penyalur kredit. Ia juga menyoroti pengalaman internasional terkait instrumen kredit produktif yang telah terbukti mampu menggerakkan perekonomian.
Pemerintah telah mulai mencairkan dana Rp200 triliun ke perbankan dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dana ini akan disalurkan kepada bank-bank tertentu, termasuk Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN) serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimis bahwa dana yang disalurkan tidak akan mengendap, karena bank akan mencari imbal hasil yang lebih tinggi dari penempatan dana tersebut. Ini diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan.