Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi sorotan di Kabupaten Pangandaran. Ketua DPRD, Asep Noordin, menyoroti masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar permasalahan terkait KJA. Seiring dengan kritik dari DPRD dan pegiat lingkungan terhadap keberadaan KJA, perusahaan yang mengoperasikannya menyatakan bahwa aktivitas sudah berlangsung sejak tahun 2019. Menghadapi situasi ini, DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan.