Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada 21 Januari 2025, untuk membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah sesuai dengan timeline dan tahapan yang telah ditetapkan. Proyek pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep “ibu kota politik” dengan penyelesaian fasilitas pemerintahan termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif sesuai dengan visi Presiden Prabowo. Pemerintah juga membahas strategi pendanaan proyek IKN yang melibatkan APBN dan sumber pendanaan non-APBN dengan kolaborasi swasta. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan Rp89 triliun dari APBN untuk infrastruktur penting dan mampu menarik investasi swasta sejumlah Rp58,41 triliun. Rapat dihadiri oleh berbagai menteri dan kepala otoritas terkait, menunjukkan komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan IKN.