Demokrasi seharusnya menjadi sistem yang memajukan kesejahteraan warga negara. Dibandingkan dengan sistem lainnya, demokrasi memungkinkan penghormatan terhadap hak-hak warga negara dan kedaulatan rakyat yang tinggi. Melalui sistem demokrasi, diharapkan terbangun hubungan representatif antara pemimpin dan konstituen. Meskipun demikian, idealisme demokrasi seringkali tidak sesuai dengan realitas. Banyak kepala daerah terpilih yang terlibat dalam kasus korupsi, melanggar janji-janji kampanye, dan memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Data menunjukkan bahwa banyak kepala daerah terjerat dalam kasus korupsi, dengan angka yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Proses pemilihan kepala daerah di Indonesia sering kali penuh anomali, mulai dari rekomendasi transaksional, biaya politik yang tinggi, hingga interaksi yang tidak transparan antara kepala daerah dan DPRD. Selain itu, rendahnya pendapatan resmi kepala daerah menjadi salah satu penyebab utama korupsi di tingkat kepala daerah.
Dalam mengatasi permasalahan ini, diperlukan komitmen dari elite partai, calon kepala daerah, dan penyelenggara pemilihan kepala daerah untuk mengurangi biaya politik yang tinggi. Dengan demikian, diharapkan kondisi yang menyebabkan korupsi kepala daerah dapat teratasi atau setidaknya dikurangi. Budaya politik yang masih rendah di masyarakat juga perlu ditingkatkan agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik. Keadaan ini seharusnya menjadi perhatian bersama bagi seluruh pemangku kebijakan.