Pemerintah terus mendorong peningkatan akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di Jawa Barat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang berlangsung di Aula Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), bank bjb, dan Pemerintah Kota Bandung. Fokus sosialisasi ditujukan untuk mendorong penyerapan rumah subsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta pekerja swasta di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.
Sejumlah pejabat hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Asisten Administrasi Umum Kota Bandung, Kepala BKPSDM Kota Bandung, jajaran bank bjb wilayah Bandung Raya, serta perwakilan dari pengembang perumahan subsidi yang telah bekerjasama dengan Bank BJB. Selain itu, turut hadir perwakilan dari 25 perusahaan swasta di Kota Bandung, serta lebih dari 600 peserta yang mengikuti kegiatan secara daring. Asisten Manajer Pembiayaan BP Tapera, Berdi Dwijayanto, menjelaskan bahwa program KPR Sejahtera FLPP di Jawa Barat menunjukkan tren positif dengan penyaluran 28.548 unit rumah hingga 30 Juni 2025.
BP Tapera bersama bank bjb tengah melakukan roadshow ke berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat guna memperluas sosialisasi program FLPP. Batasan penghasilan untuk ASN yang ingin mengakses program ini adalah maksimal Rp8,5 juta bagi yang lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah. Sedangkan pekerja swasta harus mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) untuk dapat mengakses rumah subsidi. Bank bjb memiliki peran penting sebagai penyalur utama KPR Sejahtera FLPP, khususnya untuk P3K dan ASN di Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk memberikan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki prosedur verifikasi yang ketat guna meminimalisir risiko tunggakan.